Pemkot Genjot Terobosan Terbesar RSUD IA Moeis Samarinda, Targetkan Layanan Kelas Dunia

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Kota atau Pemkot Samarinda terus melangkah maju dalam transformasi layanan kesehatan.

Salah satu terobosan terbesarnya adalah pengembangan RSUD IA Moeis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha ( KPBU ) atau Public Private Partnership (PPP), yang kini telah memasuki tahap penting yaitu Aanwijzing lelang tahap I.

Kegiatan yang berlangsung sejak Senin (28/4/2025) kemarin di Hotel Fugo Samarinda ini menjadi forum penjelasan teknis, administratif, dan finansial antara panitia proyek KPBU dengan Konsorsium Plenary–Aspen Medical yang telah lolos sebagai peserta tunggal prakualifikasi.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda, Suryo Priyo Raharjo, menyebut bahwa proyek ini tidak hanya pertama di Samarinda, tetapi menjadi salah satu proyek pionir KPBU sektor kesehatan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Samarinda mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas, baik dari segi regulasi maupun pendanaan.

Baca juga: Kejati Kaltim Telusuri di Balik Peristiwa Tabrakan Jembatan Mahakam I Samarinda

“Proyek KPBU ini adalah bentuk Public Private Partnership (PPP), dan semua prosesnya, termasuk pembiayaan dan kegiatan seperti Aanwijzing ini, kita dibantu oleh Kemenkeu. Mereka juga hadir untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai standar,” ungkap Suryo, Rabu (30/4).

Ia menjelaskan, setelah proses prakualifikasi selesai dan Konsorsium Plenary–Aspen ditetapkan sebagai peserta tunggal, tahapan dilanjutkan dengan metode penunjukan langsung.

Dalam tahap ini, dilakukan penjelasan menyeluruh terkait aspek teknis, desain rumah sakit, sistem informasi, hingga rencana layanan unggulan yang akan dihadirkan.

“Aanwijzing ini dilakukan agar mereka bisa memberikan penawaran terbaik, baik dari segi harga, teknis, maupun administratif. Termasuk juga sistem informasi rumah sakitnya agar bisa berjalan optimal,” tambahnya.

Aanwijzing tahap I dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 28 hingga 30 April 2025 (hari ini).

Baca juga: Seorang Remaja di Samarinda Diamankan Polisi Terkait Kasus Persetubuhan Anak Dibawah Umur

Di hari terakhir, pihak konsorsium akan meninjau langsung kondisi rumah sakit eksisting, melihat lahan pembangunan, akses jalan, hingga tata letak blok-blok bangunan berdasarkan basic design yang telah disiapkan.

Desain tersebut mencakup empat blok utama (A, B, C, dan D) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan modern, termasuk Center of Excellence (CoE).

Proyek ini ditaksir memerlukan investasi sebesar Rp750 miliar. Fokus pengembangan berada pada penerapan konsep green building, smart hospital, dan sistem layanan berbasis kinerja.

Suryo menjelaskan bahwa dalam skema KPBU, penyedia akan menanggung seluruh pembiayaan pembangunan, penyediaan alat, hingga operasionalisasi sistem informasi rumah sakit (SIM-RS).

Nantinya, pelayanan yang diberikan juga akan dinilai melalui sistem kontrak berbasis kinerja atau Service Level Agreement (SLA).

Baca juga: Terus Bebani APBD Kaltim, Pengelolaan Hotel Atlet Samarinda Perlu Diserahkan ke BUMD

“Pak Walikota (Andi Harun) ingin standar layanannya tinggi. Misalnya, kalau pasien datang dan butuh operasi, tidak perlu menunggu lama. Begitu dicek, dalam sejam atau sehari sudah bisa operasi. Kalau lampu ruang operasi mati lebih dari lima menit, itu akan jadi penalti. Jadi semua benar-benar terukur dan profesional,” tegas Suryo.

Tidak hanya membangun fisik dan sistem, konsorsium juga dituntut memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Suryo menegaskan, hanya tenaga kesehatan yang memenuhi standar tinggi yang akan digunakan. Jika tenaga lokal belum memenuhi nilai minimal (misalnya 90 dari 100), maka mereka harus dilatih hingga layak.

“Mereka wajib cari SDM yang memenuhi standar. Kalau yang tersedia hanya nilai 80, ya harus dilatih. Pelatihan ini juga bagian dari komponen pembiayaan proyek. Karena kalau tidak memenuhi SLA, mereka yang akan dikenai sanksi,” jelasnya.

Terkait skema pembiayaan, Pemkot telah memfasilitasi pertemuan antara pihak konsorsium dan lenders (pemberi pinjaman), termasuk 14–15 bank nasional seperti bank Himbara, bank syariah, dan Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara.

Baca juga: Jembatan Mahakam I Samarinda Direkomendasikan Ditutup Total Usai Insiden Ditabrak Tongkang

Umumnya, konsorsium hanya menyuntikkan modal langsung sekitar 30–40 persen, sedangkan 60–70 persennya akan ditanggung oleh lender melalui pembiayaan jangka panjang.

“Kita hanya memperkenalkan mereka agar bisa berkolaborasi untuk pendanaan. Jadi investor tidak serta-merta mengeluarkan semua dana, sisanya dibantu lender. Ini kita dorong agar pendanaannya optimal dan proyek bisa berjalan sesuai harapan,” kata Suryo.

Dalam rencana saat ini, Pemkot menargetkan penandatanganan kontrak KPBU dapat dilakukan pada Oktober 2025, tergantung pada hasil diskusi teknis dan kejelasan penawaran dari pihak konsorsium.

Suryo mengakui bahwa proyek ini merupakan hal baru bagi semua pihak, termasuk bagi Aspen Medical yang selama ini berinvestasi secara langsung dan belum pernah terlibat dalam KPBU.

Dengan KPBU ini, Pemkot Samarinda berharap RSUD IA Moeis dapat menjadi rumah sakit rujukan regional berstandar internasional, mampu bersaing dengan layanan kesehatan dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

“Waktu Zoom dengan pihak Turki, mereka cerita di sana ada 20 rumah sakit pemerintah yang semuanya dikerjakan lewat KPBU. Ini di Indonesia memang baru, makanya kita ingin agar proses ini benar-benar matang dan profesional,” tutupnya. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.