Jalan Menuju Pelabuhan Ferry Balikpapan-Penajam Hancur, Abdulloh Desak Pemprov Kaltim Tak Tutup Mata

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menyoroti kondisi jalan menuju Pelabuhan Ferry Balikpapan-Penajam yang kini rusak parah. 

Dalam kunjungan lapangannya pada Kamis (9/10/2025), ia menyebut perbaikan infrastruktur ini mendesak dilakukan karena jalur tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas daerah.

Menurut politisi Golkar ini, jalan menuju pelabuhan tersebut merupakan aset Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang selama ini dipinjamkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). 

Karena itu, ia menegaskan, tanggung jawab perbaikan sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim melalui alokasi APBD Provinsi.

“Kami meminta agar Dinas PUPR dan instansi terkait segera menindaklanjuti. Jalan ini adalah akses vital untuk mobilitas warga dan kegiatan ekonomi lintas daerah. Tidak bisa dibiarkan rusak terlalu lama,” tegas Abdulloh, Kamis (9/10/2025) kepada Tribunkaltim.co.

Baca juga: DPRD Kaltim Apresiasi Peresmian Sekolah Terpadu Samarinda

Dalam kesempatan tersebut, Abdulloh juga melakukan blusukan dan menggelar rapat langsung di sebuah warung sederhana di sekitar area pelabuhan ferry.

Ia menegaskan langkah itu bukan untuk mencari sensai, melainkan untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh kondisi jalan rusak itu.

Ia juga menekankan bahwa menjadi birokrasi tidak harus terlalu formal.

“Sengaja memilih warung sederhana sebagai tempat rapat agar suasananya lebih membumi lah,” sebutnya.

Abdulloh juga menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bukan hanya terlihat dari ruang rapat ber-AC, melainkan dari kemauan untuk turun langsung ke lapangan dan mendengarkan keluhan warga.

Baca juga: DPRD Kaltim Pastikan TPP Guru, Nakes, dan PPPK Tetap Jadi Prioritas di Tengah Efisiensi APBD 2026

Ia berharap hasil tinjauan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait di tingkat provinsi agar perbaikan jalan dapat segera direalisasikan.

“Tetapi dari sini (warung) kita bisa melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat dan pelaku transportasi setiap hari. Jadi rapat bukan sekadar formalitas, tapi wadah untuk mencari solusi nyata di lapangan,” sambung Abdulloh.

Sebagai informasi tambahan, hadir pula Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kaltim, perwakilan Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim, UPTD Wilayah I Dinas PUPR Kaltim, dan anggota Komisi III Abdurahman KA. (*)