Gagal PPPK, Ratusan Honorer Bontang Digaji Pakai Anggaran Barang dan Jasa

Sebagian besar honorer tersebut baru bekerja sejak 2024, bertepatan dengan diberlakukannya moratorium rekrutmen tenaga honorer baru.

Baca juga: Kebijakan Tenaga Honorer Dihapus, BKPSDM Bontang Singgung soal Outsourcing

Tak hanya terganjal aturan, Pemkot Bontang juga menemukan ketidakefisienan dalam distribusi pekerjaan, di mana satu tugas sering kali dikerjakan oleh tiga orang.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Pemkot Bontang memastikan tidak akan melakukan pemutusan kerja.

Sebaliknya, para honorer diminta mempersiapkan diri untuk seleksi CPNS umum dan PPPK yang akan dibuka pada 2025.

“Kalau dipecat tidak. Upaya kami mendorong mereka untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Agus Haris.

Baca juga: BKPSDM Bontang Raih Penghargaan Terbaik di Malam Penganugerahan PPID dan KIM

Diketahui, Bontang mendapatkan kuota sebanyak 283 formasi untuk PPPK 2025.

Namun dengan banyaknya honorer yang belum memenuhi syarat, pemanfaatan kuota tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. (*)