Kaltim Raih WTP ke-12, Seno Aji Sebut Evaluasi Tetap Diperlukan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. 

Predikat ini menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut, menandai konsistensi Kaltim dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Dalam pernyataannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menjalankan tugas pelaporan keuangan secara baik dan terbuka kepada auditor.

"Dengan pemberian WTP ini kita membuktikan bahwa kinerja dari OPD sangat baik," ungkapnya Jumat (23/5/2025)

Baca juga: Pemprov Kaltim Raih Opini WTP, Wagub Seno Aji Tekankan Komitmen Tindak Lanjuti Temuan BPK

Menurut Seno Aji, capaian ini juga menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim dalam menyajikan laporan keuangan yang transparan kepada publik dan auditor negara. 

Ia menekankan bahwa keterbukaan tersebut menjadi alasan utama BPK memberikan opini tanpa pengecualian.

Ia menambahkan bahwa pencapaian opini WTP ke-12 ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga bentuk komitmen kuat Pemprov Kaltim terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas publik.

"Nah ini yang ke-12 kali artinya bahwa memang pemerintah provinsi Kaltim berkomitmen untuk selalu terus menyampaikan hasil laporan keuangan yang sedemikian banyak ini secara terang beneran, secara transparan kepada masyarakat."ucapnya

Meski mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, Seno Aji menegaskan bahwa evaluasi tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. 

Ia mengungkapkan bahwa dalam laporan pemeriksaan kali ini, BPK menemukan 27 temuan dan mengeluarkan 63 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Baca juga: Sabtu Ini Air Mati di Bontang Selatan, 8.500 Pelanggan Kena Dampak Pemeliharaan WTP

Salah satu poin evaluasi yang disoroti adalah program bantuan pendidikan Kaltim Tuntas, yang menurut hasil pemeriksaan masih menyisakan permasalahan.

"Maka itu setelah ini kita akan segera rapikan dalam 60 hari kerja," tegasnya.

Seno Aji memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.(*)