12 Kali WTP Tanpa Putus, DPRD Paser Ingatkan Pentingnya Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur atas laporan keuangan tahun anggaran 2024.

Capaian ini merupakan kali ke-12 secara berturut-turut yang diraih oleh Pemkab Paser.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Paser, Zulkifli Kaharuddin, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan tersebut.

Ia menilai raihan ini mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Baca juga: Pemprov Kaltim Raih Opini WTP, Wagub Seno Aji Tekankan Komitmen Tindak Lanjuti Temuan BPK

“Kami ucapkan selamat kepada Pemkab Paser yang kembali memperoleh opini WTP, ini merupakan bukti nyata bahwa daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” terang Zulkifli Kaharuddin, Minggu (25/5/2025).

Menurut Zulkifli, keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen pemerintahan yang terus berupaya menjalankan sistem keuangan sesuai aturan.

DPRD Paser, lanjutnya, akan terus mendukung langkah-langkah penguatan tata kelola di seluruh sektor pemerintahan.

“Sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor utama dalam pencapaian opini WTP secara berkelanjutan,” tambahnya.

Baca juga: Kaltim Raih WTP ke-12, Seno Aji Sebut Evaluasi Tetap Diperlukan

Di samping memberikan apresiasi, Zulkifli yang akrab disapa Zulkahar, juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut harus dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas tata kelola keuangan.

“Tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan kewajiban yang selaras dengan peraturan perundang-undangan. Jika terdapat catatan yang perlu diperbaiki, maka harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sebagai legislator muda dari Partai Golkar, Zulkahar juga menekankan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga: Samarinda Raih WTP 11 Berturut-turut, Andi Harun: Ini Prestasi Kolektif

Ia memastikan DPRD tidak hanya fokus pada perbaikan sistem, tetapi juga terhadap potensi penyimpangan yang berdampak pada keuangan negara.

“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bukan hanya sekadar memastikan sistem berjalan sesuai aturan, tetapi juga bertindak apabila terdapat indikasi kerugian negara. Jika ada dana yang harus dikembalikan, maka langkah-langkah pengembaliannya harus segera dilakukan,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Zulkahar berharap agar Pemkab Paser terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah sehingga capaian Opini WTP dapat dipertahankan di tahun-tahun berikutnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat transparansi dan prinsip good governance.

“Dengan adanya kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, Paser dapat terus melangkah maju sebagai daerah dengan pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggung jawab,” tutup Zulkahar. (*)