Pemkot Samarinda Tanggung Biaya Notaris Rp2,5 Juta untuk Pembentukan 59 Koperasi Merah Putih

Lebih dari sekadar menambah jumlah koperasi, Pemkot Samarinda mengarahkan koperasi agar menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

Model koperasi tidak lagi terbatas pada simpan pinjam, melainkan diperluas menjadi koperasi multibisnis yang bisa mengelola grosiran, distributor sembako, penyalur tabung gas, farmasi, bahkan layanan klinik kesehatan.

“Dengan program ini, jumlah koperasi akan bertambah, tetapi tujuan utamanya adalah pengembangan koperasi dalam rangka menstabilkan perekonomian,” ungkap Yus.

Semua koperasi wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari jenis usaha yang dijalankan. Dengan begitu, koperasi kini bisa memiliki klinik dan apotek dan hal ini belum dimungkinkan. 

Program ini juga menjadi momen untuk menata ulang basis data koperasi di Samarinda. Sebab, dari banyaknya koperasi yang tercatat, tidak sedikit yang sudah tidak aktif dan telah diajukan penghapusan kepada kementerian.

Baca juga: Pemkab PPU Komitmen Wujudkan Pembentukan Koperasi Merah Putih

“Jumlah koperasi di Samarinda memang cukup banyak, tetapi ada beberapa yang tidak aktif. Bulan lalu kami telah mengajukan permohonan penghapusan dan sudah disetujui oleh kementerian,” ungkapnya. 

Dirinya memastikan, pembentukan Koperasi Merah Putih ini akan menjadi langkah penting dalam membangun ekonomi kerakyatan berbasis kelembagaan hukum yang sehat, transparan, dan profesional yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. (*)