Fraksi PKS-PPP Usulkan QRIS untuk Pembayaran Pajak dan Retribusi di Balikpapan Kaltim

Penyesuaian tarif pajak dan retribusi, lanjut Laisa, harus dilakukan berdasarkan kajian komprehensif yang mempertimbangkan aspek ekonomi, biaya operasional, serta kondisi masyarakat secara umum.

Baca juga: Jelang Idul Adha 2025, DPRD Balikpapan Pastikan Legalitas dan Kesehatan Sapi Kurban dari Luar Daerah

Transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama dalam proses penetapan tarif.

Tak kalah penting, fraksi mendorong pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara masif dan efektif agar tidak menimbulkan resistensi masyarakat.

“Dengan pendekatan yang tepat, penyesuaian tarif ini bisa menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa menimbulkan beban berlebih bagi warga,” pungkasnya. (*)