Sekolah di Samarinda Masih Menunggu Juknis Pembagian Buku Gratis Penunjang Gratis

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA — Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam menghapus praktik jual beli buku di sekolah kembali menjadi sorotan.

Terlebih dengan dimulainya proses pencetakan ribuan buku penunjang dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dijanjikan akan didistribusikan gratis kepada seluruh siswa SD dan SMP negeri. 

Namun, di tengah proses tersebut, sejumlah sekolah mengaku masih menunggu kejelasan teknis mengenai pendistribusiannya.

Salah satu yang menyampaikan hal itu adalah Kepala SMPN 8 Samarinda, Nur Zachrah Sari.

Ia mengatakan bahwa hingga pertengahan Juni ini, pihak sekolah belum mendapatkan arahan resmi terkait mekanisme distribusi buku dari pemerintah kota.

“So far belum, memang dari tim MGMP buku itu ready dan siap cetak, tapi apakah sudah tercetak atau belum atau diperbanyak atau belum kami tidak berani berkomentar karena kami hanya menunggu menerima saja,” ujarnya. 

Baca juga: Pemkot Samarinda Larang Jual Buku Penunjang di Sekolah karena Dibagikan Gratis

Menurut Nur Zachrah, peran pihak sekolah dalam skema ini sangat terbatas.

Sekolah hanya bertugas melaporkan jumlah siswa dan menunggu distribusi dari dinas.

Sejauh ini, informasi yang diterima pun baru sebatas daftar judul buku yang akan digunakan, belum sampai pada aspek eksekusi akhir atau teknis penggunaan.

“Kita hanya laporkan berapa jumlah siswa kita dan tinggal menerima saja. Tinggal menunggu arahan dan koordinasi saja. Yang jelas kami sambut baik,” sambungnya.

Namun demikian, Nur Zachrah mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah hal teknis yang belum dijelaskan kepada pihak sekolah, salah satunya menyangkut status kepemilikan buku, apakah akan menjadi pinjaman seperti koleksi perpustakaan atau diberikan langsung kepada siswa sebagai milik pribadi.

“Jadi kami baru mendapat judulnya saja. Tentang bagaimana dan apa sebagainya sampai finishing kami belum,” pungkasnya.

Sebelumnya, Walikota Samarinda Andi Harun secara tegas menyatakan bahwa Pemkot telah memutuskan untuk menghapus praktik jual beli buku di sekolah sebagai bentuk konsistensi dari pembenahan dunia pendidikan yang sudah dirintis sejak tahun lalu.

Ia memastikan buku penunjang yang telah dicetak akan mulai didistribusikan pada Juni 2025 dan dipakai pada tahun ajaran baru.

“Buku sudah dalam proses cetak, Juni ini sudah jadi dan akan didistribusikan. Dan di tahun ajaran baru ini sekolah tidak ada jual beli buku. Disediakan oleh Pemkot,” ujarnya.