Tak Ada Lagi Titipan, Pemkot Samarinda Jamin SPMB 2025 Transparan dan Adil

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur memastikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berjalan tanpa praktik titip-menitip maupun penambahan kuota ilegal. 

Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Walikota Samarinda dan didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), yang memastikan sistem seleksi berlangsung transparan, adil, dan akuntabel.

Kepala Disdikbud Samarinda, Asli Nuryadin, menegaskan bahwa praktik manipulasi kuota siswa tidak lagi ditoleransi.

Ia menyebut bahwa sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang digunakan secara nasional kini telah terkunci otomatis sesuai kuota awal yang ditetapkan oleh sekolah.

Baca juga: Pemkot Samarinda Perketat SPMB dari Domisili hingga Sertifikat Prestasi demi Cegah Kecurangan

“Pak Wali menegaskan, yang pertama dan menjadi dasar adalah bahwa titip-menitip atau penambahan siswa belakangan itu tidak boleh lagi,” ujar Asli, Jumat (20/6/2025).

“Misalnya kuota 10 ribu siswa, ya 10 ribu itu yang berlaku. Tidak boleh ditambah-tambah lagi setelah sistem ditutup,” tambahnya.

Asli juga mengakui bahwa praktik serupa sempat terjadi di masa lalu.

Namun kini, Disdikbud telah menginstruksikan seluruh sekolah agar menetapkan kuota maksimal sejak awal, untuk menghindari kelebihan daya tampung yang tidak dapat diakomodasi sistem.

Baca juga: Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Buka Layanan Pengaduan di SPMB 2025/2026

Pengawasan ketat ini juga merupakan respons atas atensi lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan Ombudsman RI.

Pemkot Samarinda telah membentuk tim pengawas SPMB, yang menurut Asli menjadi simbol komitmen menjaga integritas proses penerimaan siswa baru.

Secara kuantitatif, kata Asli, jumlah lulusan SD negeri dan daya tampung SMP negeri di Samarinda sebenarnya seimbang.

Namun persoalan kerap muncul karena masyarakat tetap memaksakan diri mendaftar ke sekolah-sekolah unggulan tertentu.

Baca juga: Pendaftaran SPMB di Samarinda Kaltim Terkendala KK Luar Kota dan KIP Kedaluwarsa

“Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Ada kuotanya. Kalau pilihan pertama tidak tertampung, maka sistem akan mengarahkan ke pilihan kedua atau ketiga. Prinsipnya tetap sesuai domisili dalam satu kecamatan,” terangnya.

“Kalau sistem diikuti dengan benar, saya kira tidak terlalu ekstrem. Kalau sekolah terdekat overload, maka pilih yang agak bergeser, tapi tetap dalam wilayah yang dibolehkan,” katanya.

Setelah masa pendaftaran berakhir, Disdikbud akan mendistribusikan siswa yang belum tertampung ke sekolah lain tanpa melampaui batas maksimal kuota.

“Kalau sebuah sekolah memiliki dua rombel dengan kapasitas masing-masing 32 siswa, maka total maksimalnya 64. Tidak boleh ditambah menjadi 65. Tapi kalau baru terisi 60, maka 4 kursi masih bisa diisi melalui distribusi,” jelasnya.

Baca juga: Tata Cara Lengkap Persyaratan Verifikasi dan Validasi SPMB Balikpapan 2025 Jenjang SD-SMP

Selain untuk mengawasi sekolah, tim pengawas internal juga berfungsi sebagai kontrol terhadap kebijakan Disdikbud sendiri.

Asli menyebut bahwa tim tersebut mengusung prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran.

Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap beberapa kebijakan teknis, seperti syarat domisili satu tahun pada Kartu Keluarga (KK), yang bisa disesuaikan dengan realitas lapangan.

“Contohnya, ada warga yang digusur dari kawasan bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) dan terpaksa memindahkan KK ke alamat baru meski belum genap satu tahun. Itu bukan direkayasa, tapi karena kebutuhan riil,” katanya.

Baca juga: Link Pengumuman Hasil Seleksi SPMB Balikpapan 2025 SMA/SMK Hari Ini, Lengkap Jadwal Daftar Ulang

Pada hari ketiga pelaksanaan evaluasi SPMB, Asli melaporkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran signifikan di lapangan.

Bahkan, ia menguji langsung integritas petugas sekolah dan mendapati tidak ada keberanian untuk menyimpang dari aturan.

“Saya mencoba memancing mereka, dan mereka tidak berani. Mudah-mudahan, meskipun tidak mudah, yang penting pelanggaran tidak terjadi dengan sengaja,” ujarnya.

Asli menegaskan, tujuan utama SPMB adalah memastikan semua anak tetap bisa mengakses pendidikan di Samarinda.

“Kita tetap mengandung asas bahwa anak-anak jangan sampai tidak bersekolah,” pungkasnya. (*)