Berkonsep Semi Hotel, Kos Syariah Pemkot Samarinda Belum bisa Ditempati, Ini Tahapannya

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA — Proyek kos-kosan berbasis syariah milik Pemerintah Kota Samarinda di Jalan Perjuangan, kini telah rampung dari sisi fisik dan siap difungsikan.

Namun, hingga kini bangunan tiga lantai berkonsep semi-hotel itu belum juga dibuka untuk umum. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ilhamsyah menjelaskan bahwa, hal tersebut dikarenakan masih menunggu proses serah terima dan finalisasi kerja sama pengelolaan. 

Pembangunan dilakukan dalam dua tahap dengan fokus utama pada peningkatan kualitas struktur dan kenyamanan fasilitas layaknya hunian eksklusif.

Direvitalisasi sejak 2023 lalu, eks kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) ini direhabilitasi berat dengan anggaran Rp 3,7 miliar. 

Baca juga: Respons Cepat Pemkot Samarinda Soal Sampah, Menteri Lingkungan Hidup: Ini Baru Pemimpin Serius

“Terkait pembangunan kos syariah, rehab berat tahap pertama kemarin kami naikkan lantai, pasang sekat-sekat ruangan, instalasi air sama lampu, terus reservoir-nya atau penampungan air di bagian belakang. Kurang lebih itu,” terang Ilhamsyah. 

Adapun tahap kedua yang dikerjakan pada 2024 ini difokuskan pada pengadaan interior kamar yang mengadopsi standar fasilitas hotel.

Pengadaan dilakukan untuk perlengkapan seperti tempat tidur, televisi, hingga sistem penguncian pintu kamar digital dengan nilai anggaran sebesar Rp 10,4 miliar.

“Untuk tahap duanya banyak interior, pengadaan springbed, TV, kunci seperti di hotel. Satu kamar satu bed,” ujarnya.

Kost syariah semi hotel bernama Bebaya Kos Syariah ini, yang terdiri dari tiga lantai tersebut, memang dirancang agar dapat difungsikan secara maksimal.

Namun, hingga kini Ilhamsyah belum dapat memastikan total jumlah kamar. 

“Karena rekap data teknis masih dalam proses penyusunan oleh konsultan pengawas. Intinya total kamar yang akan difungsikan tiga lantai,” sebut Ilhamsyah.

Proses pengerjaan kata Ilhamsyah tak memiliki hambatan. Namun dirinya menegaskan bahwa gedung tersebut belum dapat difungsikan lantaran masih menunggu proses serah terima kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda serta finalisasi kerja sama pengelolaan dengan Perumda Varia Niaga.

“Makanya masih menunggu,” katanya.

Selama proses administrasi berlangsung, timnya tetap melakukan pengawasan dan penjagaan intensif terhadap perlengkapan yang sudah tersedia di lokasi.