Kabar Gibran Ditugaskan Urus Papua, Kata Pengamat soal Isu Pembuangan, Kalimat Yusril Ihza Disorot

TRIBUNKALTIM.CO - Penugasan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus Papua memunculkan sejumlah isu, salah satunya terkait pembuangan. 

Di medsos, ramai beredar isu pembuangan ini setelah Wapres Gibran mendapat amanah untuk mengurus persoalan Papua.

Munculnya isu pembuangan usai Wapres Gibran ditugaskan mengurus Papua, menurut pengamat politik Ray Rangkuti tidak mengherankan dan menyoroti pernyataan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Diketahui, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra keesokan harinya memberikan penjelasan terkait pernyataannya soal penugasan Gibran ke Papua.

Baca juga: Gibran Diminta Dialog dengan Masyarakat Papua termasuk KKB, Uskup Jayapura: Dengar Harapan Mereka

Pengamat politik, Ray Rangkuti mengatakan tidak heran dengan munculnya isu pembuangan yang ramai setelah kabar penugasan Gibran ke Papua. 

Menurut Ray Rangkuti, peran Gibran sebagai wapres untuk mengepalai percepatan pembangunan di Papua memang sudah tertulis pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Sebelumnya, Ma'ruf Amin, wapres pada periode kedua Presiden Jokowi, pun menjalani amanah serupa.

Namun, ada perbedaan persepsi yang muncul ketika Ma'ruf Amin dan Gibran menghadapi tugas wapres ini.

Menurut Ray, Ma'ruf Amin adalah wapres yang dipahami tak berambisi menjadi presiden ataupun menjadi wapres pada periode selanjutnya.

Sehingga, pelaksanaan tugasnya di Papua tidak dipandang secara peningkatan karir politik. Hal itu yang membedakannya dengan Gibran.

"Kalau Pak Maruf itu ya lima tahun selesai. Oh, Gibran itu kan mengkalkulasi semua tugas-tugas dia dan sebagainya itu dalam konteks ya terus meningkatkan karir politiknya gitu loh kira-kira itu. Dan itu tentu lumrah bagi politisi kan.

Apapun langkah dia maupun tindakan dia, ucapan dia, macam-macam itu bagian dari dia mengakumulasi apa modal politik kan," kata Ray saat berbicara di channel Youtube (@abrahamsamadspeakup), dikutip Selasa (15/7/2025).

Dengan dasar hukum Undang-Undang Otsus, kata Ray, penugasan Gibran ke Papua bukanlah pembuangan.

Hanya saja, saat tugas wapres yang sudah tercantum pada Undang-Undang diumumkan sebagai penugasan khusus, hal itu yang masyarakat ramai menafsirnya sebagai pembuangan.

"Itu bukan penugasan khusus ya memang itu sudah diberikan amanahnya kan. Tapi kalimat penugasan khusus itu kan menimbulkan spekulasi seolah-olah Gibrani ini dibuang gitu loh kira-kira kan, dibuang ke Papua gitu."