Update Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Nasution, KPK Periksa 8 Saksi di Medan

TRIBUNKALTIM.CO -  Berikut update kasus korupsi Topan Obaja Putra Ginting, Kadis PUPR Sumatera Utara (Sumut), anak buah Bobby Nasution. 

Setelah menetapkan 5 tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumut, termasuk Topan Ginting, anak buah Bobby Nasution, KPK kembali memeriksa 8 orang saksi di Medan.

Pemeriksaan KPK terkait kasus korupsi yang menyeret Topan Ginting, anak buah Bobby Nasution ini dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Medan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pemeriksaan saksi dalam lanjutan kasus korupsi anak buah Bobby Nasution, Topan Ginting tersebut.

Baca juga: Anak Buah Bobby Nasution Tersangka, KPK sebut Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Sumut Kategori Merah

"Benar, dan semua yang diperiksa hadir," ujar Budi kepada Kompas.com saat dihubungi melalui telepon seluler pada Rabu (16/7/2025).

Penyidik KPK mengendus adanya dugaan korupsi pada proyek-proyek yang dikerjakan Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup (DNG), M Akhirun Efendi Siregar (KIR) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Dugaan itu didalami penyidik lewat pemeriksaan delapan saksi.

Salah satunya mantan Bupati Madina Muhammad Jafar Sukhairi Nasution.

"Terkait dengan proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap delapan saksi di Mandailing Natal atau di Madina," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

"Penyidik mendalami terkait dengan proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka KIR, khususnya di wilayah Madina," imbuhnya.

Sayangnya Budi enggan mengungkap jenis proyek yang diduga dikorupsi.

Budi mengatakan penyidik telah menggeledah rumah dan kantor Akhirun untuk mencari bukti tambahan terkait pengerjaan proyek di Madina.

"Pasca-kegiatan tangkap tangan, penyidik telah melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan salah satunya adalah di rumah dan kantor KIR yang kemudian ditemukan catatan dan dokumen terkait dengan proyek-proyek yang KIR kerjakan di wilayah Madina," sebut Budi.

Untuk menguatkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek di Madina, kata Budi, tim penyidik KPK juga sudah menggeledah kantor Dinas PUPR Madina.

"Dalam penggeledahan itu tim menemukan sejumlah dokumen terkait dengan pengadaan proyek-proyek di wilayah tersebut," katanya.