Risma Bawa Pesan Megawati Soal IKN Kaltim di Samarinda, PDIP: Tak Boleh Bergantung dengan Padi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA– Tri Rismaharini alias Risma bawa pesan Megawati Soekarnoputri soal IKN Kaltim saat berada di Samarinda.

Politisi PDIP, Tri Rismaharini mengingatkan masyarakat tak boleh bergantung dengan padi.

Diketahui Risma hadir dalam acara syukuran rakyat di Dusun Purwobinangun, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (22/7/2025).

Mantan Walikota Surabaya ini didampingi beberapa pengurus DPP dan DPD PDI-Perjuangan hadir ditengah masyarakat dalam agenda sukuran rakyat.

Baca juga: Hasil Putusan Dismissal MK, Alasan Gugatan Risma dan Edy Rahmayadi Kandas, Respons Bobby Nasution

Wanita yang kini menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Penanggulangan Bencana tersebut juga membawa pesan dari Megawati Soekarnoputri.

Terlebih pesan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tersebut berkaitan dengan Ibu Kota Negara (IKN) di Kaltim, perihal kesiapan dalam sektor pertanian.

Risma menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri sangat konsen dengan sangat sektor tersebut, terlebih kaitannya dengan ketahanan pangan yang mencakup keberagaman bahan makanan.

"Ibu Ketum paham betul terkait pertanian, bahkan beliau terus belajar meski sudah sepuh. Kita tidak boleh hanya bergantung pada padi. Negara-negara lain seperti Jepang, Korea, dan China mulai mengonsumsi umbi-umbian, hal ini bisa menjadi pendamping beras dan menciptakan kemandirian pangan," tegas Risma.

Tak hanya itu, pesan bagi para kader PDI Perjuangan di Kaltim turut disampaikannya.

Ketua Umum PDI Perjuangan berpesan agar semua unsur yang ada di partai agar terus memperkuat ikatan dengan rakyat.

"Kami diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader PDI Perjuangan bonding dengan masyarakat, dekat dengan semua lapisan," sambungnya.

Baca juga: Hasil Sidang MK Putusan Dismissal Pilkada Jatim dan Sumut, Nasib Risma dan Edy Rahmayadi

Tentunya, para kader PDI Perjuangan khususnya ditugaskan agar pergi ke berbagai daerah, termasuk Kaltim.

Tujuannya, memastikan aspirasi rakyat benar-benar terserap. 

Program-program yang dijalankan juga bukan saja berasal dari atas, melainkan langsung dari struktur terbawah partai.

"Program yang ada merupakan usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui ranting dan PAC. Jadi bukan dari DPRD provinsi atau Kabupaten/Kota saja, tetapi benar-benar berasal dari apa yang dibutuhkan oleh warga," pungkas mantan Menteri Sosial ini.

Tentang IKN Nusantara

Nusantara, secara resmi bernama Ibu Kota Nusantara, disingkat sebagai IKN, adalah ibu kota masa depan Indonesia yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Ibu Kota Nusantara direncanakan akan menjadi daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara menggantikan Jakarta.

Pembangunannya sendiri dimulai pada Juli 2022, pembukaan lahan dan pembuatan jalan akses, dengan pembangunan tahap pertama; zona area pusat pemerintahan yang terdiri dari kantor pemerintah, sekolah, dan rumah sakit dibangun pada bulan berikutnya.

Sejumlah 100.000 pekerja dari seluruh Indonesia dikirim ke lokasi Nusantara untuk memulai konstruksi.

Di tahun 2025, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, IKN terancam mangkrak karena anggarannya diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

IKN jadi Ibu Kota Kaltim?

 Isu IKN Nusantara jadi ibu kota Kaltim muncul dalam perpolitikan nasional.

Terbaru, Golkar kompak dengan NasDem kaji wacana dan untung ruginya.

Ya, Golkar menyambut ide dari Partai NasDem, lewat Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir.

Ia mengatakan partainya akan mengkaji wacana Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Baca juga: Nasdem Desak Moratorium Pembangunan IKN, Usulkan Jadi Ibu Kota Provinsi Kaltim, Respons Golkar

Menurut Adies, usulan tersebut sah-sah saja disampaikan dan menjadi bahan pertimbangan, tetapi perlu dikaji secara mendalam. 

“Kalau menurut hemat kami sebagai Partai Golkar, kita akan mengkaji terlebih dahulu kira-kira untung dan ruginya apabila itu disetop tidak menjadi ibu kota negara atau itu menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Adies saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (18/7/2025) malam. 

Adies mengatakan, proyek IKN merupakan bagian dari program Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMN). 

Dengan demikian, lanjut Adies, perlu ada pembahasan kembali bersama-sama antara pemerintah dan DPR RI apabila ada perubahan rencana. 

“Kalau ada perubahan, itu kan harus dibicarakan kembali antara pemerintahan dan DPR. Kemudian juga dilihat untung ruginya seperti apa,” jelas Adies. 

Baca juga: Ramalan Cuaca di IKN Kaltim Akhir Pekan, 20 Juli 2025: Berpotensi Cerah Berawan

Adies menekankan, Golkar akan mempertimbangkan segala aspek, termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan investasi yang telah masuk ke wilayah IKN. 

“Kita hitung betul. Kalau memang dengan situasi kondisi, misalnya kita hitung lima tahun ke depan target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu terganggu dengan adanya program ini, mungkin bisa kita hold atau kita tunda,” kata Wakil Ketua DPR RI tersebut. 

“Kalau memang terlalu berat, kita lihat perjalanannya. Mungkin juga usulan dari teman-teman NasDem itu juga bisa diperhitungkan,” sambungnya. 

Meski demikian, Adies mengingatkan bahwa kajian terhadap usulan tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

Sebab, investasi dan modal yang telah digelontorkan di IKN sudah sangat besar, termasuk dari kalangan swasta. 

“Ini memang harus melalui kajian-kajian yang sangat matang karena kita tahu investasi yang juga keluar di sana sudah cukup besar dan pengusaha-pengusaha juga sudah banyak menanamkan modalnya. Jadi memang harus dihitung betul tingkat kerugian dan keuntungannya apabila itu terjadi,” pungkasnya. 

Baca juga: Jokowi Tanggapi soal Upacara HUT Ke-80 RI Tidak Digelar di IKN

Usulan datang dari NasDem Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadikan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), jika belum bisa ditetapkan sebagai ibu kota negara. 

Pasalnya, IKN sebagai ibu kota negara dinilainya belum memadai dari segi administrasi, infrastruktur, dan kebijakannya.

Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan lewat revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Revisi tersebut juga bisa kembali menetapkan Jakarta menjadi ibu kota negara. 

“Pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara," ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa dalam konferensi pers, Jumat (18/7/2025) malam.

“Langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai Ibu Kota Negara hingga semua persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan lokasi ASN benar-benar matang," sambungnya. 

Saan mengatakan, Partai Nasdem mengambil sikap soal IKN karena Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota tak kunjung diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Di samping itu, kelanjutan pembangunan IKN dinilainya perlu mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik. 

"Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional," ujar Saan. 

Baca juga: OIKN Berkomitmen untuk IKN Nusantara jadi Kota Aman, Daerah Penyangga Dirazia

Wakil Ketua DPR itu mengusulkan agar pemerintah melakukan penyesuaian anggaran terhadap pembangunan IKN. Apalagi ia melihat bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan efisiensi anggaran. 

"Jadi saya ingin tegaskan begini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran, pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan, jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga," ujar Saan. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Golkar Akan Kaji IKN Jadi Ibu Kota Kaltim: Kita Hitung Betul"

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram