RDP Komisi I DPRD Kukar dengan Pedagang Pasar Tangga Arung, Bahas Polemik Retribusi Pasar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dan sejumlah perwakilan pedagang Pasar Tangga Arung berlangsung hangat pada Jumat(1/8/2025).

Pertemuan ini digelar untuk menanggapi keluhan para pedagang terkait penagihan retribusi pasar yang dinilai tidak adil dan tidak transparan.

Koordinator Pedagang Pasar Tangga Arung, Syahrudin Nor, menyampaikan secara gamblang sejumlah persoalan yang selama ini dirasakan para pedagang.

Baca juga: MHU Luruskan Isu, Danau Bukit Lontar di Desa Margahayu Kukar Bukan Lubang Bekas Tambang

Dalam forum RDP tersebut, ia menegaskan  persoalan retribusi bermula dari kebijakan sepihak pada tahun 2017-2018 yang tidak pernah disepakati bersama.

“Tuntutan kami itu jelas. Pertama, terkait masa COVID-19 dan kebijakan tahun 2017-2018, yang menurut kami perda-nya tidak jelas. Dari kami, tidak ada yang menyetujui. Dulu, karena tidak ada kesepakatan, banyak yang tidak membayar karena sifatnya sepihak.” jelasnya.

Syahrudin juga menyebut bahwa besarnya nilai tagihan sangat membebani pedagang.

“Sekarang kami malah dikejar untuk membayar retribusi tahun 2017, padahal nilainya naik hingga seribu persen.” ucapnya.

Ia kemudian membandingkan kebijakan Kukar dengan beberapa daerah lain yang dinilai lebih bijak dalam memperlakukan pelaku usaha kecil.

“Kedua, acuan kami berasal dari daerah-daerah lain seperti Gorontalo, Bengkulu, dan lainnya. Di sana, selama masa COVID, pajak dan retribusi itu dihapuskan. Tapi di Kukar, kenapa tidak? Kami tidak tahu, padahal itu bisa jadi kebijakan yang adil.” ucapnya.

Dalam RDP tersebut, ia turut menekankan pedagang pasar tradisional seharusnya dilihat sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan yang perlu mendapat perlindungan dan dukungan dari pemerintah.

“Ketiga, kami ini pelaku ekonomi rakyat UMKM. Di daerah lain, UMKM itu disupport, diberi tempat berdagang, bahkan diberi tenda dan tidak dipungut pajak. Tapi kami, yang sudah puluhan tahun berjualan, justru terus dikejar-kejar.” ucapnya.

Ia menjelaskan niat para pedagang untuk membayar tetap ada, namun kondisi ekonomi yang belum pulih membuat mereka butuh kebijakan yang lebih berpihak.

“Bukan berarti kami tidak mau bayar, tapi situasinya berbeda. Kondisi saat COVID dan kenaikan tarif itu membuat banyak kawan-kawan merasa keberatan. Bahkan, untuk kebutuhan sekolah anak saja sudah pas-pasan.” jelasnya.

Ia pun mengusulkan solusi berupa kebijakan cicilan atau kelonggaran waktu pembayaran.

“Seandainya ada kebijakan perpanjangan waktu, agar kami bisa tetap menempati lapak, memperbaiki ekonomi pelan-pelan sambil mencicil retribusi itulah sebenarnya tuntutan kami.” ucapnya.