Beredar Seruan Demo Akbar Kawal Putusan MK 19 April 2024, Gatot Nurmantyo Bantah Terlibat

TRIBUNKALTIM.CO - Di media sosial ramai beredar pesan berantai seruan demo akbar di Gedung Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara, Jakarta pada 19-22 April 2024.  

Demo akbar ini dimaksudkan untuk mengawal putusan MK terkait hasil sengketa Pilpres 2024 yang akan diumumkan pada 22 April 2024.

Di dalam pesan berantai seruan demo akbar ini ada sejumlah nama yang diklaim akan ikut aksi demo, termasuk nama mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. 

Namun, Gatot Nurmantyo membantah isi dari seruan tersebut dan bantah terlibat. 

Baca juga: Hasto Ngotot Ingin Jokowi Dihadirkan di MK, Bongkar Sisi Gelap Kekuasaan, Bandingkan dengan Megawati

Baca juga: Sengketa Pilpres 2024 Segera Diputuskan MK, Semua Pihak Diminta Lapang Dada Apapun Hasilnya

Baca juga: Babak Akhir Sidang Gugatan Pilpres di MK, Putusan Segera Diketok, RPH Dipastikan Tanpa Paman Gibran

Selain Gatot Nurmantyo, sejumlah nama yang disebut dalam seruan demo akbar tersebut diantaranya Kepala BIN Sutiyoso, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rohaniawan Romo Magnis, Ustaz Abdul Somad hingga Soenarko.

Terkait hal tersebut, Gatot Nurmantyo membantah isi pesan berantai itu.

"Pencantuman nama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saya.

Dan sudah kedua kali nama saya dicantumkan dalam berita seperti ini, 19-20 Maret 2024 dan 1 April 2024," kata Gatot dalam postingan instagram pribadinya @nurmantyo_gatot pada Minggu (7/4/2024).

Dia menegaskan pesan berantai itu adalah informasi palsu alias hoakx.

"Dengan ini saya sampaikan berita tersebut adalah tidak benar sekaligus hoax," ujarnya.

Gatot menegaskan sumber informasi semacam itu tidak ada yang bertanggung jawab.

"Dalam seruan ini tidak ada yang bertanggung jawab dan sumber berita tidak jelas dari mana.

Hal ini sangat tidak beretika," ujarnya.

Putusan MK 22 April 2024

Baca juga: Nasib Koalisi Perubahan Pendukung Anies Jika MK Tetap Sahkan Kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres

Setelah menggelar tujuh kali persidangan, MK akan melanjutkan tahapan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ke tahap berikutnya.

Pada Sabtu (6/4/2024)  lalu, delapan hakim konstitusi langsung melanjutkan tahap rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus dua perkara sengketa pilpres.