Baca tanpa iklan
TRIBUNKALTIM.CO - Respons tak terduga PDIP soal bendera One Piece yang viral jelang hari kemerdekaan.
Partai Golkar anggap bagian dari makar, usul ditindak tegas.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira tak setuju apabila pengibaran bendera bajak laut One Piece dianggap sebagai tindakan makar.
Politisi PDIP itu menilai bendera one piece merupakan bentuk ekspresi publik terhadap kondisi sosial, jauh dari bagian makar.
Ia meminta pemerintah tak terlalu berlebihan merespons pengibaran bendera one piece.
Baca juga: Klarifikasi Pemuda Tuban yang Kibarkan Bendera One Piece Usai Rumahnya Didatangi Aparat Gabungan
Menurut Andreas, tindakan tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial-politik saat ini.
"Terlalu berlebih-lebihan kalau menganggap bendera one piece sebagai tindakan makar," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Minggu (3/8/2025).
Fenomena pengibaran bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas karakter Monkey D. Luffy dari manga dan anime One Piece belakangan marak dilakukan, terutama oleh sopir truk dan komunitas penggemar.
Mereka mengibarkannya di sejumlah titik sebagai bagian dari ekspresi menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Andreas menilai, alih-alih ditanggapi secara represif, pemerintah semestinya melihat fenomena ini sebagai bentuk kritik simbolik dari masyarakat.
"Ini lebih pada bentuk ekspresi sebagian publik yang mengenal komik one piece untuk menunjukan adanya hal yang kurang beres dalam sistem kekuasaan," ujarnya.
Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak menyikapi fenomena tersebut.
"Pemerintah yang bijak tentu akan melihat ini sebagai wahana introspeksi," ungkap Andreas.
Baca juga: Fenomena Pengibaran Bendera One Piece, Penjelasan Pakar Hukum hingga Peneliti Kebijakan Publik
Dianggap Bentuk Makar
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai bahwa pengibaran bendera bajak laut tersebut bisa mengarah pada tindakan subversif yang berbahaya.