DPRD Balikpapan Dorong Sertifikasi dan Insentif bagi Kader Sosial

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan melalui penguatan kapasitas kader sosial.

Langkah ini dinilai menjadi kunci dalam memperkuat berbagai program sosial pemerintah agar lebih profesional dan berkelanjutan.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, menegaskan bahwa kader sosial memiliki peran strategis dalam menopang kegiatan pelayanan masyarakat, mulai dari Posyandu, pendataan keluarga, hingga pemberdayaan perempuan dan anak.

“Banyak dari mereka bekerja dengan semangat sukarela. Tapi agar perannya lebih maksimal, perlu ada dukungan konkret, baik dari segi insentif maupun pelatihan,” ujar Iim, baru-baru saja.

Baca juga: Besaran Uang Operasional Kader Posyandu Pengantar MBG, Bisa Raup Rp400 Ribu per Bulan

Ia menilai bahwa profesionalisme para kader perlu diperkuat melalui pelatihan dan sertifikasi yang terstruktur, sehingga mereka memiliki kompetensi dan pengakuan resmi dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Kader sosial seharusnya dibekali keterampilan dan pengakuan kompetensi melalui sertifikat. Itu menjadi bekal mereka untuk bekerja dengan standar yang jelas,” tegasnya.

Menurut Iim, pelatihan bersertifikat juga harus menjadi agenda prioritas lintas instansi, agar pelaksanaan enam fungsi Posyandu bisa berjalan lebih efektif dan sesuai standar pelayanan masyarakat.

Selain soal pelatihan, Iim juga menyoroti masih banyak Posyandu di Balikpapan yang belum memiliki tempat tetap.

Baca juga: Cegah Stunting, Kader Posyandu Graha Indah Dapat Pelatihan PMT Lokal dari Poltekba Balikpapan

Kondisi ini dinilai menghambat optimalisasi pelayanan masyarakat.

“Ada Posyandu yang masih menumpang di rumah warga. Karena itu, kelembagaan akan dirapikan terlebih dahulu sebelum insentif disalurkan,” kata Iim, mengutip penjelasan pihak dinas.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kota, dinas teknis, dan lembaga masyarakat dalam memperkuat sistem pelayanan sosial di tingkat kelurahan.

Iim berharap, ke depan pemerintah kota dapat menempatkan kader sosial sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelaksana teknis di lapangan.

“Jika Posyandu dibenahi dan kader dilatih serta diberi insentif, pelayanan sosial kita akan semakin tangguh dan berdaya saing,” tutupnya. (*)