Berita DPRD Balikpapan

DPRD Balikpapan Minta Pemkot Atur Ulang Proyek Drainase agar Tak Rugikan Warga

DPRD Balikpapan minta Pemkot atur ulang proyek drainase agar tak ganggu aktivitas warga dan ekonomi lokal.

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH
AKSES WARGA - Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono menegaskan bahwa pengerjaan proyek infrastruktur tidak boleh mengganggu aktivitas usaha dan mobilitas warga sehari-hari. Ia meminta pemerintah mengatur pola kerja yang lebih adaptif, termasuk rekayasa lalu lintas dan penjadwalan pekerjaan agar tidak mematikan ekonomi lokal. (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD ZEIN RAHMATULLAH) 
Ringkasan Berita:
  • DPRD Balikpapan menyoroti proyek drainase dan pedestrian yang ganggu mobilitas warga.
  • Budiono minta Pemkot terapkan pola kerja adaptif agar ekonomi warga tak terganggu.
  • Komisi III DPRD siap perkuat pengawasan proyek dan dorong koordinasi antar dinas.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Aktivitas pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur yang beriringan dengan rutinitas masyarakat disebut berpotensi menimbulkan gangguan mobilitas dan ekonomi, terutama di kawasan usaha dan jalur padat lalu lintas.

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyoroti pentingnya mempertimbangkan kenyamanan warga selama proyek berjalan. 

Menurutnya, pembangunan fisik yang bertujuan memperbaiki drainase dan fasilitas pedestrian bukan hanya soal tenggat waktu. 

Namun juga soal bagaimana proses pengerjaan itu berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Proyek Drainase di Jalan Ahmad Yani Balikpapan Berdampak ke Pendapatan Warung Makan

"Di lapangan masih terlihat ada pengerjaan yang menyulitkan akses ke toko atau tempat usaha warga. Jangan sampai upaya peningkatan infrastruktur justru mematikan kegiatan ekonomi di sekitarnya," ujarnya, belum lama ini.

Ia mencontohkan sejumlah lokasi yang sedang dalam pembenahan drainase dan trotoar belum sepenuhnya dikelola dengan pola kerja yang efektif dan teratur.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan keluhan baru, terutama di wilayah yang turut menjadi jalur distribusi usaha kecil dan menengah.

Budiono menekankan, pemerintah perlu menerapkan pola pengerjaan yang adaptif. 

Baca juga: Warga Balikpapan Barat Mengeluh Penurunan Fungsi Drainase hingga Krisis Air Bersih, DPRD Usul Solusi

Misalnya, membuka jalur alternatif, mempercepat tahap pengerjaan tertentu pada jam-jam rendah aktivitas, atau menjadwalkan pekerjaan berat di luar jam operasional usaha.

"Kalau proyek ini berjalan tanpa mempertimbangkan ritme aktivitas masyarakat, dampaknya bisa panjang. Kita ingin penanganan banjir membaik, tetapi jangan sampai masyarakat yang bekerja atau berdagang menjadi korban situasi ini," sebut politisi PDI Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan, sejumlah proyek yang masih menunjukkan progres lambat, termasuk di kawasan Jalan Ahmad Yani, akan menjadi perhatian khusus Komisi III DPRD Balikpapan.

Fungsi pengawasan akan diperkuat agar koordinasi antar dinas dan pelaksana proyek berlangsung lebih efektif hingga akhir tahun.

Baca juga: Wakil Walikota Balikpapan Minta Drainase Stadion Batakan Disambung ke Laut

DPRD Balikpapan berharap, Pemkot tidak hanya fokus mengejar penyelesaian fisik, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan warga yang terdampak.

Sosialisasi jadwal pekerjaan, rekayasa lalu lintas sementara, hingga penataan pagar proyek dinilai penting untuk mencegah keluhan publik.

"Setiap pembangunan pada akhirnya untuk masyarakat. Maka prosesnya juga harus memperhatikan mereka," pungkas Budiono. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved