DPRD Balikpapan Ingatkan Pemkot untuk Jaga Performa Sektor Pariwisata di Kota Minyak

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Penyesuaian dan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan tahun 2025 dinilai dapat membawa dampak berantai terhadap sektor ekonomi kepariwisataan.

Pasalnya, sejumlah fasilitas dasar yang menunjang kawasan wisata terancam mengalami penundaan pembangunan.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menyoroti pentingnya menjaga performa sektor wisata sebagai salah satu ruang penghidupan ekonomi masyarakat. 

Baca juga: DPRD Balikpapan Dorong Penguatan Kesiapsiagaan Hadapi Ancaman Bencana

Menurutnya, pembangunan fasilitas publik di kawasan pantai tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan wisatawan, tetapi juga menggerakkan aktivitas usaha kecil seperti pedagang, penyedia jasa, hingga pelaku UMKM.

"Ketika fasilitas pendukung tidak optimal, yang terdampak bukan hanya wisatawan. Pelaku usaha lokal ikut merasakan turunnya perputaran ekonomi," kata Japar. 

Salah satu fasilitas yang ia nilai memiliki dampak strategis adalah pembangunan ground water tank di kawasan wisata pantai, termasuk Pantai Manggar.

Infrastruktur tersebut dirancang untuk menjamin ketersediaan air bersih, terutama saat kunjungan wisatawan membludak.

Ia menjelaskan bahwa rencana awal pembangunan mencakup empat unit ground water tank.

Namun, penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) serta pemangkasan anggaran di sejumlah pos menyebabkan proyek tersebut belum dapat direalisasikan tahun ini.

"Proyek ini sifatnya penunjang langsung pelayanan. Jika ditunda terlalu lama, kualitas layanan kepada pengunjung bisa terpengaruh," tegasnya.

Pantai Manggar selama ini menjadi salah satu destinasi unggulan kota.

Tingginya jumlah pengunjung disebut dapat memunculkan masalah sanitasi dan kenyamanan jika suplai air bersih tidak terjaga.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan citra daerah sebagai destinasi wisata keluarga yang ramah dan tertata.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Balikpapan menghadapi tantangan berat setelah total APBD 2025 mengalami pemotongan sekitar Rp1,3 triliun.

Besaran tersebut setara hampir sepertiga dari anggaran yang direncanakan, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian ulang terhadap prioritas program.