4 Lokasi Sekolah Rakyat di Balikpapan Sudah Diajukan namun Belum Disetujui Kemensos

TRIBUNKALTIM.CO,BALIKPAPAN – Dinas Sosial Kota Balikpapan mengajukan empat lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat kepada Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa (18/11/2025). 

Empat lokasi telah diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dari beberapa waktu lalu, namun pembangunan belum dapat dimulai karena syarat teknis belum dinyatakan lengkap oleh pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Balikpapan, Edy Gunawan mengatakan, bahwa seluruh proses pembangunan sekolah rakyat sepenuhnya merupakan kewenangan Kemensos.

Sementara daerah hanya menyiapkan lahan serta memastikan kesiapan dasar.

“Di Balikpapan sudah ada empat lokasi yang diajukan. Tapi syarat teknisnya harus lengkap dulu, mulai status tanah, akses listrik, air, sampai kesiapan infrastruktur dasar,” ujarnya. 

Baca juga: Gangguan Jaringan Jadi Biang Suplai Air Seret di Sekolah Rakyat Samarinda

Edy menyebutkan dua lokasi yang paling memungkinkan berada di wilayah utara dan timur. Keduanya merupakan aset pemerintah dan memenuhi ketentuan luas lahan minimal 5 hektare dan maksimal 7 hektare.

“Dua lokasi itu tinggal menunggu keputusan pusat. Kita menunggu,” ungkapnya.

Menurut Edy, tantangan terbesar bukan hanya menyiapkan lahan, tetapi juga memastikan kesiapan pengelolaan setelah sekolah rakyat dibangun dan diserahkan kepada daerah.

“Listrik, air, keamanan, operasional asrama—itu semua nanti tanggung jawab daerah. Harus dipikirkan dari awal,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah sekolah rakyat di daerah lain menghadapi persoalan administrasi karena tidak menyiapkan operasional secara matang.

“Beberapa daerah administrasinya belum siap tapi sudah berjalan. Itu yang harus kita hindari,” jelasnya.

Sekolah rakyat menggunakan sistem asrama untuk jenjang SD hingga SMA, menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. 

Namun, Edy menilai ada faktor psikologis yang perlu diperhitungkan, terutama bagi anak usia sekolah dasar.

“Anak SD masih sangat dekat dengan orang tua. Kalau langsung dipisahkan, risikonya tinggi. Harus ada asesmen kesiapan,” katanya.

Saat ini Balikpapan belum memiliki sekolah rakyat sendiri, sehingga empat siswa—dua dari jenjang SD dan dua dari SMA—ikut dititipkan di sekolah rakyat milik provinsi di Samarinda. Adaptasi disebut masih menjadi tantangan bagi pendamping.

Baca juga: 5 Fakta Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Samarinda, Target Groundbreaking

“Anak-anak yang terbiasa pola rumah kadang agak sulit menyesuaikan di asrama. Tapi ada juga yang berhasil. Bahkan satu anak SMA dari Balikpapan tampil menyanyi di depan Menteri Sosial,” ungkapnya.

Edy berharap syarat teknis segera terpenuhi sehingga Balikpapan dapat memiliki fasilitas pendidikan berasrama sendiri untuk mendukung anak-anak kurang mampu. (*)