Penurunan Transfer Pusat Paksa Pemkot Balikpapan Pangkas Belanja Modal 2026

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan harus melakukan rasionalisasi besar pada belanja daerah tahun anggaran 2026.

Kontraksi pendapatan daerah lebih dari Rp1 triliun berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan sejumlah program prioritas, terutama infrastruktur.

Hal ini disampaikan Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo, saat memaparkan perubahan nota keuangan RAPBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan. 

Ia menyebut ruang fiskal tahun depan akan jauh lebih ketat dibanding lima tahun terakhir.

Baca juga: APBD Perubahan Kaltim 2025 Disahkan, Berikut Rinciannya

Belanja daerah semula Rp 4,28 triliun harus disesuaikan menjadi Rp 3,36 triliun.

"Rasionalisasi dilakukan agar keputusan belanja tetap sejalan dengan kapasitas fiskal,” tegasnya.

Sejumlah sektor menjadi yang paling terdampak penyesuaian tersebut.

Program pembangunan dan peningkatan infrastruktur perkotaan, pengendalian banjir seperti perbaikan drainase dan pengembangan bendali, serta peningkatan kapasitas jaringan air bersih menjadi beberapa yang harus direvisi mengikuti kemampuan fiskal.

Selain itu, rencana pembangunan titik-titik prioritas yang sebelumnya masuk dalam usulan organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus diseleksi ulang berdasarkan urgensi dan risiko teknis.

Pada sektor transportasi, belanja untuk penguatan layanan transportasi publik mulai dari pembangunan halte, konektivitas antarkoridor, hingga pengembangan layanan BRT, dipastikan masuk daftar evaluasi.

Pemkot menegaskan efisiensi dilakukan tanpa mengganggu layanan minimal.

Fasilitas pelayanan dasar seperti peralatan kesehatan, renovasi sekolah, hingga peningkatan sarana PAUD akan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak, sementara program yang bersifat pelengkap dialihkan pada tahun berikutnya.

Baca juga: Silpa APBD Balikpapan 2024 Capai Rp614 Miliar, Ini Kata Wakil Walikota Bagus Susetyo

Bagus memastikan pemenuhan mandatory spending tetap aman, yakni 20 persen anggaran untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan.

“Penyesuaian tidak boleh mengurangi komitmen kami terhadap pelayanan dasar,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyatakan Badan Anggaran akan menelaah secara detail setiap pos belanja agar efisiensi tidak berdampak pada layanan publik.

"Pembahasan teknis antara Banggar, TAPD, dan OPD dijadwalkan berlangsung intensif hingga batas waktu persetujuan bersama, satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan," ungkapnya. (*)