Fraksi Nasdem DPRD Balikpapan Dorong Kebijakan Pro Rakyat dalam APBD 2026

Ringkasan Berita:

• Pemkot Balikpapan menyesuaikan struktur APBD 2026 akibat pemangkasan Dana Transfer.
• Fraksi Nasdem menekankan pentingnya seleksi belanja yang ketat dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
• Optimalisasi PAD dan penguatan BUMD dinilai penting, namun harus dilakukan tanpa membebani masyarakat dan disertai pengawasan anggaran yang transparan serta akuntabel.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah membuat Pemkot Balikpapan harus menyusun ulang strategi anggarannya.

Kondisi ini menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan yang membahas perubahan Raperda APBD 2026.

Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memimpin sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Perubahan Nota Penjelasan Wali Kota.

Wakil Ketua Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono turut mendampingi dalam rapat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Fraksi NasDem DPRD Paser Setujui Raperda RPJMD 2025–2029, Dorong Pembangunan Prioritas

Wakil Walikota Balikpapan Bagus Susetyo hadir bersama Forkopimda, OPD, dan pemangku kepentingan untuk menyimak masukan legislatif terkait penyesuaian anggaran setelah pemangkasan dana transfer.

Juru bicara Fraksi Nasdem, Siska Anggreni, menyebut kebijakan pusat itu mengubah struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara signifikan.

Menurutnya, situasi ini mengharuskan eksekutif lebih cermat memilah prioritas pembangunan.

"Pemangkasan anggaran membuat pemerintah harus menyeleksi belanja secara ketat, dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar," ungkap Siska.

Baca juga: Alasan Fraksi NasDem Dukung Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah Balikpapan

Fraksi Nasdem mendesak APBD 2026 disusun dengan kebijakan pro rakyat yang fokus menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja.

Mereka menilai anggaran daerah harus mendorong produktivitas ekonomi lewat penguatan infrastruktur dasar, peningkatan layanan publik, ketahanan pangan, dan perluasan akses kerja.

Siska menegaskan UMKM dan ekonomi kreatif perlu dukungan lebih besar karena menjadi pilar utama ekonomi Balikpapan.

Ia meminta Pemkot menetapkan skala prioritas dengan lebih bijaksana, termasuk memangkas pos belanja yang tidak mendesak.

Baca juga: Fraksi Nasdem Resmi Bergabung di Struktur AKD DPRD Balikpapan

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga perlu dilakukan namun tidak boleh menambah beban masyarakat.

Fraksi Nasdem menilai BUMD perlu diperkuat agar berkontribusi pada pendapatan daerah, bukan menjadi beban.

Fraksi Nasdem menekankan urgensi pengawasan anggaran yang ketat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mereka berharap proses penyusunan APBD 2026 menghasilkan kebijakan fiskal yang efektif, efisien, dan benar-benar memihak kepentingan masyarakat Balikpapan.

"Kegiatan seremonial minim manfaat sebaiknya dikurangi, dan belanja modal diarahkan pada program prioritas yang berdampak nyata," tegas Siska. (*)