Pemkot Balikpapan Tekankan Optimalisasi Penyusunan RKA dan APBD 2026

Ringkasan Berita:

• Pemkot Balikpapan tekankan pentingnya ketepatan perencanaan RKA 2026 di tengah penyesuaian anggaran pusat.
• Program harus terukur, fokus pada prioritas nasional, provinsi, dan pembangunan Kota Balikpapan.
• Kolaborasi TAPD, Bappeda, dan perangkat daerah jadi kunci tata kelola anggaran responsif.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan ketepatan perencanaan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdakot Balikpapan, Andi Sri Juliarty, saat membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Grand Tjokro, Jumat (21/11/2025).

Andi Sri Juliarty enyampaikan bahwa dinamika penyusunan APBD tahun anggaran 2026 mulai terasa, terutama terkait penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menuntut perangkat daerah lebih cermat dalam menyusun struktur anggaran.

“Kita tidak ingin menyebutnya efisiensi, karena selama ini kita sudah efisien. Ini lebih kepada pemotongan dan penyesuaian anggaran, sehingga harus kita respons dengan cermat,” ujarnya.

Ia menekankan setiap program dan kegiatan harus dirancang lebih terukur serta memberikan dampak nyata terhadap prioritas nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan prioritas pembangunan Kota Balikpapan.

Baca juga: Wawali Balikpapan Bagus Susetyo: TKD Alami Penurunan Signifikan, Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

“Kita harus benar-benar memilih kegiatan yang memberikan dampak signifikan. Jangan sampai anggaran yang terbatas justru diarahkan ke program yang tidak memberi hasil,” tegasnya.

Andi juga menyoroti pentingnya keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, mulai dari level program, kegiatan, sub-kegiatan hingga penandaan (tagging) dalam sistem SIPD.

Ia berharap penyusunan RKA dapat diselesaikan tepat waktu untuk menghindari keterlambatan asistensi seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Pastikan RKA selesai tepat waktu dan tidak molor. Kita ingin saat asistensi nanti tidak banyak perbaikan. Semua harus memenuhi prinsip value for money dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, dengan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga dan pintu gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN), tata kelola anggaran yang responsif dan adaptif menjadi keharusan.

Baca juga: APBD Balikpapan 2026 Disesuaikan, Dana Transfer Dipangkas Rp1,05 Triliun

Kolaborasi antara TAPD, Bappeda, dan perangkat daerah disebut sebagai faktor penting menjaga kualitas pembangunan kota.

“Kegiatan hari ini menjadi momentum untuk memastikan perencanaan dan penganggaran berjalan selaras, fokus, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Andi menyampaikan pesan reflektif terkait komitmen pembangunan, yang mana rencana belanja daerah harus berubah.

“Kadang rencana memang harus berubah, tetapi komitmen untuk menghadirkan manfaat tidak boleh goyah. Seperti cinta, anggaran pun harus tepat sasaran—bukan sekadar dihabiskan, tetapi memberi arti bagi banyak orang,” tutupnya. (*)