APBD Balikpapan 2026 Disesuaikan, Dana Transfer Dipangkas Rp1,05 Triliun

Ringkasan Berita:

• Pemkot Balikpapan sesuaikan APBD 2026 akibat pemangkasan dana transfer daerah Rp1,05 triliun.
• Pendapatan turun dari Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun, belanja daerah juga ikut disesuaikan.
• Fokus belanja diarahkan pada pelayanan publik dan efisiensi program prioritas.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terpaksa melakukan penyesuaian anggaran dalam rancangan APBD 2026. Baik itu anggaran pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah lainnya.

Hal ini menyusul kebijakan nasional adanya pemangkasan dana transfer daerah (TKD) untuk Balikpapan, yakni Rp1,05 triliun.

Wakil Walikota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan kebijakan tersebut berpengaruh terhadap struktur pendapatan daerah.

Pendapatan daerah semula direncanakan sebesar Rp3,83 triliun menjadi Rp2,95 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) tetap senilai Rp1,58 triliun.

“Ini juga meliputi pajak daerah sebesar Rp1,33 triliun,” kata Bagus, Jumat (21/11/2025).

Baca juga: Pemkot Balikpapan Revisi Nota Penjelasan, Sejumlah Proyek Ditunda Akibat Pengurangan DBH dan DAU

Kemudian retribusi daerah Rp171,83 miliar, lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp24 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp52,16 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer dari rencana awal Rp2,25 triliun menjadi Rp1,36 triliun. Sedangkan dana transfer daerah Rp273,68 miliar masih menggunakan asumsi dari alokasi sebelumnya sebesar Rp373,68 miliar.

Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp4,5 miliar berasal dari hibah pemerintah pusat. Bukan hanya pendapatan, melainkan belanja daerah berubah dari Rp4,28 triliun menjadi Rp3,36 triliun.

Bagus menyebut langkah menjadi bentuk penyesuaian kemampuan pendapatan daerah.

“Sehingga alokasi belanja daerah pada tahun 2026 fokus pada beberapa program prioritas,” ucapnya.

Baca juga: TKD Dipangkas, Sekda Kaltim Sri Wahyuni: Tahun Depan Tak Ada Lagi Alokasi Bankeu untuk Stunting 

Tepatnya, belanja yang diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja pembangunan daerah, serta melakukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap program daerah.

Ia sampaikan, perkiraan Silpa Tahun 2025 yang semula Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar.

“Itu penyesuian atas alokasi kurang salur dari pemprov pada tahun anggaran 2025,” pungkasnya. (*)