Pemkab Kutai Barat Fokus Bangun Infrastruktur, Alokasikan Rp635 Miliar untuk Belanja Modal 2026

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) menyiapkan belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp3,51 triliun, dengan belanja modal mencapai Rp635 miliar. 

Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wakil bupati (Wabup) Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, belanja modal peruntukannya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang utamanya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana dasar masyarakat lainnya.

Diungkapkan, ada tiga program prioritas pembangunan Kubar yang tertuang dalam RKPD dan RPJMD 2025-2029 yakni, infrastruktur kewilayahan, pendidikan dan kesehatan serta perekonomian dan sumber daya alam (SDA).    

Melalui APBD 2026, untuk belanja modal akan diprioritaskan pada tiga prioritas pembangunan tersebut.

Baca juga: Pemkab Kubar Dorong UMKM Naik Kelas, Sektor Pariwisata Diharapkan Dongkrak PAD hingga Rp250 Miliar

Dari total belanja daerah Rp3,51 triliun, alokasi terbesar adalah belanja operasi sebesar Rp2,44 triliun, yang meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, dan kegiatan pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan belanja tak terduga sebesar Rp100 miliar untuk menghadapi kondisi darurat, serta belanja transfer Rp338,48 miliar untuk kebutuhan lintas instansi kemudian belanja modal sebesar Rp 635 miliar.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menargetkan pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2026 sebesar Rp2,81 triliun. Sedang total belanja daerah pada APBD 2026 direncanakan mencapai Rp3,51 triliun. 

Nanang Adriani saat mengatakan, pendapatan Rp 2,81 triliun, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp252 miliar, pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi sebesar Rp2,48 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, Rp28 miliar.

Pemerintah, kata dia, menekankan pentingnya peningkatan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat perlahan dikurangi, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Baca juga: Pemkab Kutai Barat Percepat Penegasan Batas Kampung, Dorong Akurasi Peta dan Cegah Sengketa Wilayah

Diungkapkan, total belanja daerah pada APBD 2026 direncanakan mencapai Rp3,51 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari belanja operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga alokasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah, lanjutnya, juga menyiapkan anggaran untuk belanja tidak terduga sebagai langkah antisipatif terhadap keadaan darurat yang mungkin terjadi.

Selain itu, pemerintah daerah juga menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp701,85 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp5 miliar.

Dengan struktur anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: DPRD Kutai Barat Kawal Pemekaran DOB Benua Raya, Target Rekomendasi 6 Bulan