Pemprov Kaltim Tetap Jalankan Gratispol dan Jospol Meski Dana TKD 2026 Turun

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan besar setelah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kaltim hanya akan menerima Rp2,49 triliun, jumlah yang menurun cukup tajam dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran di berbagai sektor.

Namun di tengah keterbatasan tersebut, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya menjaga program-program unggulan, terutama Gratispol (program layanan pendidikan dan kesehatan gratis) serta Jospol (jaminan sosial untuk masyarakat Kaltim).

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa program-program yang tercantum dalam visi dan misi kepemimpinan akan tetap diprioritaskan meskipun terjadi pemotongan anggaran.

Baca juga: Dana TKD Kutim 2026 Dipangkas 70 Persen, Proyek Multi Years Contract Potensi Dikurangi

Menurutnya, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang dianggap belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan.

"Yang prioritas kan tentu saja yang program-program unggulan ya, program-program visi dan misi kita, kemudian gratispol, jospol gitu, kemudian yang mau kita evaluasi itu yang kira-kira belum begitu urgent lah," ujar Seno.

Program Gratispol yang mencakup berbagai layanan dan pendidikan gratis bagi masyarakat dan Jospol (Jos Pol) yang merupakan program Jaminan sosial, dinilai sebagai komitmen politik yang harus tetap terlaksana karena menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Isu pemangkasan anggaran ini menjadi bahasan serius dalam briefing mingguan yang digelar pada Senin, 6 Oktober 2025.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Pemprov Kaltim mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Baca juga: Purbaya Pangkas TKD 2026 karena Fiskal Terbatas, Janji Kembalikan ke Daerah Jika Ekonomi Pulih

Orang nomor 2 di Kaltim itu menjelaskan bahwa dalam briefing tersebut, pihaknya membahas strategi yang harus dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi situasi ini.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan final belum dapat diambil karena masih menunggu proses kalkulasi ulang dan evaluasi anggaran.

"Jadi memang belum fix, jadi nanti menunggu mereka mengkalkulasi ulang, melakukan evaluasi atas anggaran 2026, kemudian nanti kita periksa itu, kita periksa sesuai dengan DBH yang akan turun di tahun 2026 besok," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyusun ulang rencana belanja dan kegiatan pembangunan untuk diselaraskan dengan ketersediaan anggaran terbaru.

Proses penyesuaian ini dilakukan atas arahan langsung Gubernur Kaltim.

Baca juga: Antisipasi Pemangkasan Anggaran 2026, Pemkot Samarinda Tetap Prioritaskan Program Unggulan Walikota