Sesuaikan Era Industri 4.0, Pemprov Targetkan 2030 Seluruh Warga Kaltim Minimal Sarjana

Dasmiah juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim menargetkan peningkatan kualitas pendidikan hingga tahun 2030.

Ia optimistis seluruh masyarakat Kaltim nantinya minimal berpendidikan strata satu (S1).

"Kalau program ini terus berlanjut hingga 2030, harapan kami semua masyarakat Kalimantan Timur minimal berpendidikan S1," ungkapnya.

Dari sisi ketenagakerjaan, ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024 indeks ketenagakerjaan Kalimantan Timur mencapai 89,5 persen dan menempatkan provinsi ini di posisi 10 besar nasional dalam penyerapan tenaga kerja.

Pemprov berharap peringkat tersebut akan meningkat ke posisi tiga besar dalam beberapa tahun mendatang.

"Seperti yang disampaikan Pak Gubernur, beliau ingin kita berada di peringkat satu nasional dalam penyerapan tenaga kerja. Minimal tiga besar," tambahnya.

Untuk mendukung program besar ini, Pemprov Kaltim juga melakukan efisiensi anggaran.

Dasmiah mengungkapkan bahwa mulai tahun depan, kegiatan koordinasi atau rapat kerja tidak lagi dilaksanakan di hotel, melainkan secara daring.

“Biaya yang dikeluarkan cukup besar, jadi tahun depan tidak ada lagi kegiatan datang langsung ke hotel. Semua dilaksanakan secara *online*,” jelasnya.

Langkah ini, kata dia, merupakan bagian dari strategi menjaga keberlanjutan program Gratispol sebagai program strategis daerah oleh Gubernur Kaltim.

"Gratispol tidak akan berubah dalam kondisi apapun, dalam situasi ekonomi apapun, tetap Gratispol," kata Dasmiah. 

Meski angka pengangguran dari lulusan SMK menurun signifikan, Dasmiah mengingatkan bahwa isu tersebut masih menjadi tantangan serius yang perlu diatasi melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam rakor tersebut, ia menyebutkan, pemerintah membuka ruang untuk masukan dari berbagai pihak agar strategi penanganan pengangguran lebih efektif dan berkelanjutan.

Ia menilai faktor seperti relevansi kurikulum, program pelatihan, dan kemitraan dengan dunia industri berperan penting dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. 

Baca juga: RSUD AWS Samarinda Optimalkan Layanan Gratispol Kesehatan untuk Peserta BPJS

"Perpaduan antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan akan menciptakan lulusan yang mampu menghadapi berbagai tantangan, baik inovasi maupun perubahan," ujarnya.