Perintah Prabowo: Dapur Makan Bergizi Gratis Dievaluasi, SPPG Bermasalah Ditutup

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat menyusul insiden keracunan massal yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.

Sebanyak 12 menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan hadir dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang digelar di Halim sesaat setelah Presiden tiba di Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan rapat darurat itu digelar untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

"Setelah kedatangan Presiden di tanah air, Presiden langsung mengumpulkan sejumlah Menteri dan jajaran kabinet, salah satu yang dibahas adalah perihal pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kemenkes, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Baca juga: Kasus Keracunan Marak, Pemkot Bontang Awasi Ketat Program MBG

Zulkifli menegaskan keselamatan anak menjadi perhatian utama pemerintah.

"Bagi Pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujarnya.

Sebagai langkah awal, pemerintah memutuskan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah menyebabkan keracunan.

Penutupan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi.

"Kita juga sudah berdiskusi untuk mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di BGN yaitu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermasalah akan kita tutup sementara," jelas Zulkifli.

Evaluasi difokuskan pada kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh SPPG.

Pemerintah juga mewajibkan sterilisasi alat makan, perbaikan proses sanitasi, peningkatan kualitas air, serta pengelolaan limbah.

Selain itu, setiap SPPG diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagai standar keamanan makanan.

Baca juga: Ini Kriteria SPPG yang Akan Ditutup dan 4 Poin Penting Hasil Rapat Darurat Evaluasi Program MBG

Kementerian Kesehatan juga diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin terhadap program MBG.

"Semua langkah diambil secara terbuka agar masyarakat yakin bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," ungkap Zulkifli.

Pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap aspek kebersihan dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini sebagai langkah respons atas banyaknya kasus keracunan MBG di beberapa daerah.

Adapun sejumlah poin evaluasi ditetapkan, mulai dari sterilisasi alat makan, perbaikan sanitasi, hingga peningkatan kualitas air dan pengelolaan limbah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan, menegaskan evaluasi tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perbaikan menyeluruh program MBG.

"Salah satu evaluasi yang utama adalah kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG," kata Zulkifli.

Menurutnya, tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diperketat.

Baca juga: 4 Poin Penting Keputusan Presiden Prabowo Setelah Insiden Keracunan Program MBG

Seluruh SPPG diwajibkan melaksanakan standar kebersihan, termasuk sterilisasi peralatan, serta mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebelum kembali beroperasi.

Presiden Ke-8 RI ini pun menginstruksikan agar setiap SPPG memiliki alat sterilisasi food tray, memasang filter air, serta dilengkapi CCTV yang terhubung langsung ke pusat.

Prabowo berharap langkah-langkah tersebut dapat memperkuat kualitas layanan dan memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman serta terpercaya.

Selain itu, Kementerian Kesehatan diminta mengoptimalkan peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mengawasi secara rutin.

"Langkah ini agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia," jelas Zulkifli.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya siap menyediakan ahli gizi mumpuni untuk SPPG.

"Ahli gizi sedang kita siapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes," ujarnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Turun Tangan, Panggil Kepala BGN Bahas Kasus Keracunan MBG

Wajib Sertifikat

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan chef atau juru masak yang tergabung di dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memiliki sertifikat memasak.

Hal ini menyusul banyaknya insiden keracunan di berbagai wilayah di Indonesia.

Wakil Kepala BGN Nanik S Dayang mengatakan, chef yang bersertifikat dinilai memiliki pengetahuan teknik memasak yang baik.

"Ya kalau chef kan punya pengetahuan teknik memasak," kata Nanik.

Tidak hanya itu, menurutnya, chef tersebut juga dinilai memiliki kompetensi dalam manajemen dapur.

Terutama terkait manajemen waktu memasak, waktu pendistribusian makanan, dan kelayakan bahan baku makanan yang digunakan.

"Kapan harus masak, kapan didistribusi , bahan bakunya layak enggak dipakai, dan lain-lain," jelasnya.

Baca juga: Ribuan Siswa Keracunan Menu MBG, Ini Penjelasan IDAI dan Temuan Mengejutkan BGN

Nanik mengatakan, dapur MBG harus dipimpin juru masak atau chef bersertifikasi.

Dia mengatakan nantinya akan ada dua chef yang akan berkolaborasi.

Adapun, satu chef merupakan perwakilan BGN, dan satunya merupakan perwakilan dari dapur MBG.

"Semua dapur SPPG harus dipimpin oleh chef yang bersertifikasi. Satu pimpinan chef itu nanti merupakan wakil dari BGN, tetapi pihak mitra harus menyiapkan chef sebagai pendamping di dapur," ujarnya.

Jangan Takut Lapor

Temuan makanan basi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah menjadi pengingat semua pihak.

DPRD Kaltim pun mendesak Pemprov Kaltim segera memperketat pencegahan dan melibatkan peran aktif siswa sebagai pengawas lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengungkapkan kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena adanya laporan awal yang cukup meresahkan.

Baca juga: POPULER KALTIM: Klarifikasi Dugaan Keracunan MBG di Balikpapan, Kondisi Tenaga Kerja di Kaltim

"Kami dapatkan keluhan, ada siswa di SMAN 13 Samarinda yang sempat menerima makanan MBG dalam kondisi basi," ungkap Damayanti, Sabtu (27/9/2025).

Menurutnya, temuan ini harus menjadi sinyal bahaya agar kasus keracunan yang marak di daerah lain tidak sampai terjadi lagi di Kaltim.

Siswa diharap menjadi mata dan telinga pengawasan program prioritas Presiden, karena secara khusus peran penerima juga sangat diperlukan.

Untuk itu, menurut Damayanti, seluruh pelajar penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo ini untuk tidak gentar melaporkan setiap temuan makanan yang bermasalah, baik itu basi, tidak layak konsumsi, atau tidak memenuhi standar gizi.

"Siswa-siswi jangan takut melaporkan jika menemukan menu MBG yang bermasalah. Itu bagian dari proses evaluasi bersama," tegasnya.

Tak hanya siswa, pihak sekolah pun didorong untuk berani bersuara.

"Termasuk pihak sekolah, jangan sungkan menyampaikan keluhan atau temuan langsung kepada vendor penyedia makanan," tambahnya.

Damayanti juga menekankan bahwa program MBG harus benar-benar diimplementasikan sesuai harapan pemerintah pusat.

Baca juga: Temuan Kasus makanan Basi MBG Kaltim, DPRD Minta Siswa Jangan Takut Lapor

Makanan yang diberikan wajib layak, dalam artian sehat dan benar-benar memenuhi standar gizi.

"Layak di sini berarti makanannya sehat dan memenuhi standar empat sehat lima sempurna," tukasnya.

Politisi PKB ini meminta agar setiap temuan masalah segera disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak berwenang.

Laporan tersebut, penting untuk evaluasi perbaikan program sehingga setiap Sentra Pangan dan Gizi (SPPG) di Kaltim untuk tidak main-main.

"SPPG punya peran krusial dalam pendistribusian MBG. Mulai dari kualitas makanan, kandungan gizi, hingga kelayakan bahan yang disalurkan kepada pelajar, SOP ketat wajib diterapkan,” katanya. (*)