Mediasi Gugatan Ijazah Gibran Digelar Tertutup, Penggugat Tidak Jadi Minta Uang Damai Rp125 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Sidang lanjutan gugatan perdata terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (6/10/2025). 

Agenda persidangan kali ini adalah mediasi kedua antara penggugat, Subhan Palal, dan pihak tergugat, yakni Gibran serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Subhan Palal adalah seorang advokat.

Di sidang hari ini Subhan Palal mengatakan tak jadi menuntut ganti rugi Rp 125 triliun, namun ia meminta Gibran dan KPU meminta maaf serta mundur dari jabatannya.

Baca juga: Polemik Ijazah Gibran Dinilai Berdampak Ganda bagi Pemerintahan Prabowo

Mediasi hari ini berlangsung secara tertutup.

Sekitar pukul 10.15 WIB, Subhan bersama tim kuasa hukum dari kedua tergugat memasuki ruang mediasi.

Mereka duduk mengelilingi meja bundar, dipimpin oleh Hakim Mediator Sunoto yang menempati posisi dekat pintu masuk.

Awak media diminta keluar dari ruangan demi menjaga kerahasiaan proses mediasi.

Seperti pada mediasi pertama tanggal 29 September lalu, Gibran kembali tidak hadir secara langsung.

Kuasa hukumnya, Dadang Herli Saputra, menjelaskan bahwa kliennya telah memberikan surat kuasa istimewa kepada tim penasihat hukum.

“Tergugat 1 belum bisa hadir dan memberikan surat kuasa istimewa kepada kami,” ujar Dadang kepada wartawan usai mediasi.

Dadang juga menambahkan bahwa sejauh ini belum ada rencana kehadiran langsung dari Gibran dalam persidangan yang menyangkut namanya.

Baca juga: Rocky Gerung Sorot Pertemuan Jokowi-Prabowo, Singgung Kegelisahan soal Gibran dan Bobby

Pokok Gugatan: Dugaan Pelanggaran Syarat Pendaftaran Cawapres

Gugatan yang diajukan Subhan menyoroti dugaan pelanggaran hukum dalam proses pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden.

Ia menilai terdapat syarat administratif yang tidak terpenuhi, khususnya terkait latar belakang pendidikan Gibran.

Berdasarkan data KPU RI, Gibran tercatat menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School, Singapura (2002–2004), dan UTS Insearch, Sydney (2004–2007).

Keduanya merupakan institusi setara jenjang SMA.

Subhan menekankan bahwa yang dipermasalahkan bukan kelulusan, melainkan lokasi dan status lembaga pendidikan tersebut.

Dalam petitum gugatan, Subhan meminta majelis hakim menyatakan bahwa Gibran dan KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Ia juga menuntut agar status Gibran sebagai Wakil Presiden dinyatakan tidak sah, serta meminta keduanya dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp125 triliun dan Rp10 juta ke kas negara.

Namun kini Subhan mengaku tidak meminta pembayaran ganti rugi senilai Rp 125 triliun untuk mencapai kata damai dalam perkara ini.

Baca juga: Pendidikan Wapres Sedang Digugat, MDIS Pastikan Gibran Kuliah di Singapura dan Lulus sebagai Sarjana

“Saya enggak minta pokok perkara (uang ganti rugi Rp 125 triliun). Tadi, mediator minta (penjelasan) bagaimana tentang tuntutan ganti rugi. Enggak usah, saya enggak butuh duit,” ujar Subhan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (6/10/2025).

Subhan menegaskan, untuk mencapai kata damai, ia meminta Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk melakukan dua hal, yaitu minta maaf dan mundur dari jabatannya.

“Pertama, Para Tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik Tergugat 1 atau Tergugat 2. Terus, Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya harus mundur,” kata Subhan.

Ia mengatakan, warga negara Indonesia lebih membutuhkan kesejahteraan daripada uang ganti rugi Rp 125 triliun.

“Warga negara Indonesia tidak butuh uang, butuh kesejahteraan dan butuh pemimpin yang tidak cacat hukum,” lanjutnya.

Terkait dengan uang ganti rugi Rp 125 triliun baru akan ditentukan dalam proses mediasi atau persidangan selanjutnya.

Proses mediasi ini akan berlanjut ke Senin (13/10/2025) depan dengan agenda tanggapan para tergugat terhadap proposal perdamaian dari penggugat.

Dalam gugatan ini, Gibran dan KPU dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ada beberapa syarat pendaftaran calon wakil presiden (Cawapres) yang dahulu tidak terpenuhi.

Baca juga: Gugatan Ijazah Gibran, Subhan Palal Desak Kehadiran Wakil Presiden di Sidang Mediasi

Agenda Selanjutnya: Tanggapan Tergugat atas Proposal Damai

Mediasi akan dilanjutkan pada Senin, 13 Oktober 2025, dengan agenda mendengarkan tanggapan dari pihak tergugat terhadap proposal perdamaian yang diajukan Subhan.

Keputusan mengenai tuntutan ganti rugi akan ditentukan dalam proses mediasi atau persidangan berikutnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mediasi Kedua Gugatan Perdata Ijazah Gibran Berlangsung Tertutup, Wapres Kembali Tak Hadir