Tak Perlu Tambah Wakil Menteri Keuangan, Purbaya Ingin Lebih Sat Set dan Hemat Gaji

TRIBUNKALTIM.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dua wakil menteri keuangan yang ada saat ini dinilai sudah cukup.

Hal ini ia ungkapkan saat menanggapi kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) setelah Anggito Abimanyu resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut Purbaya, jabatan tersebut tidak akan segera diisi karena ia memilih untuk menangani langsung tugas-tugas yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Wamenkeu Anggito Abimanyu.

“Dia enggak Wamenkeu lagi. Dia Ketua LPS sekarang. LPS kan gede, jadi jangan dirangkap,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik Tahun 2026? Ini Kata Purbaya Usai Bertemu Menkes Budi Gunadi

Purbaya memastikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait pengganti Anggito.

Untuk sementara, ia memilih mengelola langsung urusan perpajakan dan bea cukai yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Wamenkeu.

“Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai,” katanya.

Ia mengaku sempat ditanya apakah perlu menunjuk pengganti, namun merasa lebih efisien jika ia sendiri yang menangani langsung.

“Ada yang nanya saya, saya bilang saya aja. Daripada saya pusing jadi two steps, mendingan langsung aja,” ujarnya sambil tertawa.

Efisiensi dan Penghematan Anggaran

Lebih lanjut, Purbaya menyinggung pentingnya efisiensi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ia menilai bahwa tidak mengisi jabatan Wamenkeu untuk sementara waktu dapat membantu penghematan anggaran negara.

“Kelihatannya akan seperti ini terus, dua wamen cukup. Irit gaji juga,” pungkasnya.

Anggito Abimanyu sebelumnya menjabat sebagai Wamenkeu sebelum dilantik menjadi Ketua LPS menggantikan Purbaya.

Ia dikenal sebagai akademisi dan birokrat yang memiliki pengalaman panjang di bidang fiskal dan keuangan negara.

Baca juga: Kabar Gembira, Menkeu Purbaya Ungkap Ada Stimulus Ekonomi Baru yang Diumumkan Pekan Depan

Lahir di Bogor pada 19 Februari 1963, Anggito menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, dan melanjutkan studi Master of Science (M.Sc) serta Doctor of Philosophy (Ph.D) di University of Pennsylvania, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, sebelum bergabung dengan Kementerian Keuangan dan menduduki sejumlah posisi strategis.

Purbaya Sudah Sebulan Jadi Menkeu

Purbaya sudah sebulan menjabat sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Saat ditanya kesannya menjabat Menkeu selama sebulan, Purbaya bercanda rasanya seperti satu tahun.

Sembari tertawa, Purbaya juga menyebut sejak menjadi Menkeu, setiap hari ia bertemu wartawan.

"Wah, sebulan menjabat jadi Menkeu, perasaan udah setahun. Rasanya udah lama banget, tiap hari ketemu Anda (wartawan) terus," ujarnya sambil bercanda, Rabu (8/10/2025), dikutip dari YouTube KompasTV.

Lebih lanjut, Purbaya mengaku banyak tantangan yang dihadapinya sejak menjabat sebagai Menkeu.

Meski demikian, Purbaya memastikan ia bisa mengendalikan tantangan itu.

"Menarik, penuh challenge, tapi pasti bisa kita kendalikan," kata dia, lalu berlalu.

Purbaya, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dilantik menjadi Menkeu pada 8 September 2025.

Sesaat setelah dilantik, Purbaya mengungkapkan perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga delapan persen.

Baca juga: Kelakar Menkeu Purbaya, Dana Bagi Hasil Jakarta Bakal Kembali Dipotong Karena Gubernurnya tak Protes

Prabowo, kata Purbaya, berharap pencapaian itu bisa diraih dalam setidaknya 100 hari masa kerjanya sebagai Menteri Keuangan yang baru.

Menurut Purbaya, target yang diberikan Prabowo termasuk sulit.

Sebab, kata dia, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen pada saat ini cukup sulit.

Ia menilai peluang itu bisa terwujud setidaknya dua hingga tiga tahun mendatang.

Meski demikian, Purbaya akan mencoba menjalankan perintah Prabowo.

Namun, ia menyebut hal yang menjadi prioritasnya saat ini adalah mengembalikan situasi ekonomi yang melambat.

"Tiga bulan, 100 hari itu ya? Wah dia (Prabowo) kasih angka tinggi banget, gede juga saya bilang, betapa kita leverage. Kita sampaikan delapan persen itu (besar)."

"Dia bilang jangan lama-lama, cepat. Ya kita cobalah," tutur Purbaya, Senin (8/9/2025).

"Kalau sebagai ekonom ya, tahun ini 8 persen mungkin agak sulit. Dua tahun, tiga tahun ke depan ada peluangnya yang dicapai."

"Kita balikin arah ekonomi yang melambat menjadi lebih cepat dulu, kita sesuaikan," tukasnya.

Leverage adalah penggunaan dana pinjaman (utang) untuk membeli aset atau melakukan investasi, dengan tujuan utama untuk meningkatkan potensi imbal hasil investasi atau keuntungan bisnis.

Pengamat: Purbaya Disukai Media dan Rakyat

Sejak kemunculannya, Purbaya Yudhi Sadewa kerap menuai berbagai reaksi dari publik terkait pernyataan maupun kebijakannya.

Ia mendapat kritik di hari pertamanya menjabat sebagai Menkeu ketika menanggapi soal tuntutan rakyat 17+8.

Purbaya juga menjadi sorotan buntut unggahan sang anak, Yudo Sadewa, di media sosial yang menyebut Sri Mulyani adalah agen intelijen Amerika Serikat (AS).

Namun, Purbaya juga mendapat apresiasi karena ketegasannya soal anggaran negara.

Termasuk, janjinya akan memangkas anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap maksimal hingga akhir Oktober 2025 nanti.

Ia juga menuai respons positif publik saat mengkritik sejumlah lembaga negara, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terkait hal itu, pengamat politik dari Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengakui kehadiran Purbaya memang menarik perhatian media dan rakyat.

Meski demikian, Hendri menilai kesukaan rakyat pada Purbaya dipicu oleh konten-konten viral sang Menkeu, yang dianggapnya justru tidak memperlihatkan keaslian mantan Ketua LPS itu.

"Saya nggak tahu nanti, karena dia terlalu melambung saat ini, media suka, rakyat suka, media sosialnya dia, tim komunikasinya mungkin kuat juga ya sehingga viral di mana-mana di media sosial," kata Hendri, Kamis, dikutip Tribunnews.com dari YouTube Indonesia Lawyers Club.

"Entah hingga berapa lama rakyat menikmati permainan drama seorang Purbaya sampai akhirnya mereka menyadari bahwa kantongnya nggak tebel-tebel, kantongnya tipis aja," lanjut dia.

Lebih lanjut, Hendri menyebut kesuksesan Purbaya sebagai Menkeu belum bisa dilihat dalam waktu singkat ini.

Sebab, kata dia, dampak kebijakan ekonomi Purbaya belum bisa dirasakan dalam waktu dekat.

Namun, Hendri tak menampik sikap Purbaya sebagai seorang pejabat pemerintah, menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

"Dia kritik ketenagakerjaan, dia kritik Pertamina, dia kritik BUMN, kritik bank-bank Himbara, tapi kan kita nggak tahu nih seberapa sukses nanti dia, bagaimana kemudian pajak, bea cukai, bisa memutar ekonomi Indonesia lagi, itu belum tahu," jelasnya.

"Memang Purbaya ini sebuah fenomena baru jelang 1 tahun Pak Prabowo yang mungkin juga bisa menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan rasa positif di masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo."

"Purbaya nggak peduli yang lain 'yang penting RI 1 tahu udah beres', dan menariknya lagi, kan orang menggosipkan si Purbaya ini orang siapa, emang rakyat peduli? Enggak, yang rakyat peduli itu gebrakan-gebrakannya, koboi-koboinya itu," urai Hendri.

Gebrakan Purbaya Selama Sebulan Jadi Menkeu

Lantas apa saja kinerja Purbaya saat menjabat sebagai Menkeu selama sebulan ini?

1. Tunda Pajak belanja Online

Purbaya memilih menunda kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang, khususnya dari pedagang online.

Kebijakan itu sebelumnya dirancang Sri Mulyani sebagai Menkeu, untuk memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri.

Adapun kebijakan tersebut diteken oleh Sri Mulyani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

Namun, Purbaya memilih menunda kebijakan itu lantaran masih menunggu efek dari penempatan dana sebesar Rp 200 triliun ke perbankan. 

Dana ini berasal dari uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia, dan akan dikucurkan ke himpunan bank milik negara. 

“Kami tunggu dulu, paling tidak sampai kebijakan uang Rp200 triliun, kebijakan untuk mendorong perekonomian mulai kelihatan dampaknya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

2. Kucurkan Rp 200 T ke Bank Himbara

Pemerintah melalui Purbaya telah mengucurkan dana kas negara senilai Rp 200 triliun untuk lima bank himpunan bank milik negara (himbara) pada Jumat (12/9/2025) lalu.

Tujuannya, untuk aktif menyalurkan kredit kepada rakyat agar tidak hanya mengendap tanpa memberikan nilai tambah bagi perekonomian.

Sehingga perbankan lebih giat mencari proyek dan sektor potensial untuk menyalurkan pembiayaan.

"Ketika bank-bank itu punya uang lebih, ada cost of capitalnya kan? kalau ditaruh di brankas rugi dia. Misalnya enggak bisa dibeli lagi ya rugi dia (perbankan)."

"Jadi yang kita paksa adalah diberi bahan bakar supaya market mechanism berjalan, sehingga mereka terpaksa menyalurkan, bukan terpaksa. Yang biasanya santai-santai terpaksa berpikir lebih keras," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR RI, Kamis (11/9/2025).

Menkeu Purbaya optimis dengan langkah tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

"Jadi dengan cara itu hampir pasti uang akan nyebar di sistem perekonomian, ekonomi akan tumbuh lebih cepat, kredit pasti akan tumbuh lebih cepat dari yang sekarang," tegas Purbaya.

3. Pertumbuhan Properti Naik

Selanjutnya, kata Purbaya, daya beli masyarakat akan meningkat dan berdampak pada berbagai sektor, terutama properti dan semen.

Menurutnya, perbankan juga akan mulai mengarahkan pembiayaan ke sektor properti seiring kebutuhan kredit yang terus tumbuh.

“Kalau saya pikir sih hampir across the board. Yang jelas belanja masyarakat akan naik kencang. Dan nanti properti akan tumbuh bagus. Artinya semen akan naik kencang."

“Saya pikir nanti pelan-pelan akan masuk ke sektor properti, di mana ketika orang pinjam kan jaminannya clear. Ini belum ke sana, saya pikir nggak lama lagi akan ke sana,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sehingga dirinya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 bisa mencapai 5,5 persen.

4. Wanti-wanti Pemerasan ke Wajib Pajak

Purbaya juga meminta seluruh petugas pajak untuk tidak melakukan pemerasan, utamanya terhadap wajib pajak yang sudah patuh.

Pihaknya juga bakal membuka pengaduan khusus, jika ditemukan adanya keluhan pemerasan pajak terhadap wajib pajak.

"Kita melakukan fair treatment, kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu." 
 
"Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (23/9/2025).

5. Tak Naikkan Cukai Rokok

Purbaya juga resmi menyatakan tidak menaikkan tarif cukai rokok pada 2026.

Kebijakan ini disambut positif oleh pelaku industri tembakau.

Langkah ini dinilai memberi angin segar bagi sektor yang tengah menghadapi tekanan berat.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan, Direktorat Jenderal Bea Cukai akan terus memberantas rokok ilegal, baik dari dalam maupun luar negeri.

6. Bakal Tarik Dana MBG yang Tak Terserap

Purbaya juga bersikukuh akan menarik dana MBG yang tidak terserap, meskipun dirinya telah diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak melakukannya.

Ia memilih tetep tegas soal kebijakan anggaran, termasuk soal penarikan kembali anggaran. 

Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari disiplin fiskal dan efisiensi belanja negara.

“Tapi, ini kan kita tetap lihat sampai akhir Oktober, kalau dia enggak nyerap (anggaran), kami potong juga,” kata Purbaya usai menghadiri upacara HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Sebelumnya, Luhut menyampaikan bahwa penyerapan anggaran MBG sudah menunjukkan perbaikan signifikan.

Untuk itu, ia meminta agar Purbaya tidak terburu-buru menarik dana yang belum terserap.

“Kami pastikan penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan nggak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” ujar Luhut usai bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

7. Desak Pembangunan Kilang Minyak

Dalam sektor pertambangan minyak, Purbaya mendesak PT Pertamina (Persero) segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama direncanakan. 

Sebab, langkah ini dinilai penting untuk menekan subsidi BBM yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu memang kewajiban mereka. Dulu Pertamina punya rencana bangun kilang, ya jalani saja. Jadi enggak perlu silang pendapat," ujar Purbaya di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (1/10/2025).

Pihaknya pun meminta Komisi XI ikut mengawasi kinerja Pertamina yang kini berada di bawah naungan Danantara, terutama dalam menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) yang belum mendapat kompensasi subsidi tahun 2024.

Menurut Purbaya, pembangunan kilang bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal menciptakan nilai tambah bagi Indonesia. 

Jika kilang dibangun dan produksi dalam negeri diperkuat, lanjut Purbaya, maka beban subsidi bisa ditekan dan ketergantungan impor bisa dikurangi secara signifikan.

8. Ambil Alih Urusan Pajak dan Bea Cukai

Menkeu Purbaya ingin mengambil alih urusan pajak dan bea cukai setelah posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong karena Anggito Abimanyu resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

Purbaya mengaku, ingin mengurus langsung pajak dan bea cukai, agar  bisa dikerjakan lebih cepat.

"Saya akan usulin. Saya aja yang pegang dua-duanya, pajak sama Bea Cukai."

"Biar kita bisa beresin langsung cepat gitu, baru mau ngusulin ya," kata Purbaya dalam konferensi persnya di Jakarta, Sabtu (26/10/2025), dilansir Kompas TV.

Keinginannya itu gayung bersambut dengan kebijakan Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto yang memecat para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tak tanggung-tanggung jumlahnya terakumulasi sebanyak 26 orang.

Purbaya mengatakan adanya penerimaan uang membuat DJP melakukan langkah tegas tersebut.

Menurutnya, ini merupakan langkah bersih-bersih yang baik di tubuh Kementerian Keuangan, khususnya di bidang pajak.

 9. Lanjut Pemotongan TKD

Purbaya menegaskan tetap akan melanjutkan kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) meski menuai protes dari sejumlah gubernur.

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Purbaya, keputusan itu diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan anggaran. 

Tambahan alokasi anggaran akan dilakukan jika tahun depan kondisi ekonomi membaik.

“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

10. Beri Dukungan ke Pasar Modal

Menteri Keuangan mengatakan akan memberi dukungan likuiditas kepada pasar modal.

Tujuannya bukan untuk mendorong pasar modal, tetapi mendorong perekonomian.

Dengan kebijakan pengalihan Rp 200 triliun dana Pemerintah yang tersimpan di rekening Bank Indonesia ke lima bank-bank BUMN, menurut Purbaya =bisa mendongkrak kinerja pasar saham.

"Saya masih punya uang cukup banyak untuk menambah lagi kalau diperlukan."

"Tapi otomatis kalau ekonominya bagus, pasar saham naik," kata Purbaya usai melakukan dialog bersama para pelaku pasar modal di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Purbaya menilai pergerakan di pasar saham menggambarkan ekspektasi investor ke depannya akan seperti apa.

Dengan ini, investor semakin yakin adanya perbaikannya sifatnya struktural sehingga IHSG bisa terus naik seperti yang pernah ia sebut angkanya, yaitu hingga 36.000 pada 2035. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul:

10 Kinerja Purbaya Sebulan Jabat Menkeu, Gantikan Sri Mulyani

Canda Purbaya Yudhi Sadewa Ditanya Kesannya Sebulan Jadi Menkeu: Perasaan Udah Setahun, Rasanya Lama

Purbaya Usul Prabowo Tak Usah Cari Pengganti Anggito Abimanyu: 2 Wamen Cukup, Irit Gaji Juga