Presiden ke-2 RI Soeharto Jadi Pahlawan Menunggu Keputusan Prabowo, PDIP Ingatkan Luka Reformasi

“Kalau Soeharto diangkat pahlawan, maka peristiwa-peristiwa yang disebut pelanggaran HAM seperti peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius 1982-1985, Talangsari 1989, Rumah Geudong, Penghilangan Paksa 1997–1998, Trisakti, Semanggi I dan II, hingga Kerusuhan Mei 1998 bukan lagi pelanggaran HAM, tapi bisa disebut kebenaran oleh rezim Orde Baru saat itu,” tutur Guntur.

Guntur juga menyayangkan bahwa pengusulan nama Soeharto sengaja dibarengi dengan tokoh-tokoh yang justru dikenal menentang Orde Baru, di antaranya Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah.

“Saya miris, untuk mengangkat Soeharto jadi pahlawan, tapi seakan-akan nama seperti Gus Dur dan Marsinah dijadikan barter. Padahal Gus Dur dan Marsinah dikenal melawan Soeharto dan Orde Baru,” kata Guntur.

Dia menegaskan, secara logika, tidak mungkin tokoh-tokoh yang saling berseberangan dalam sejarah perjuangan bangsa disamakan dalam satu deret gelar kepahlawanan.

“Karena melawan Soeharto dan Orde Baru, yang layak jadi pahlawan ya Gus Dur dan Marsinah. Soeharto tetap dengan fakta sejarah, mantan presiden yang digulingkan oleh gerakan Reformasi ’98 karena KKN, otoriter, dan pelanggaran HAM berat,” pungkasnya.

Golkar Mendukung

Partai Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sebut Tutut Soeharto Sudah Cabut Gugatan dan Saling Berkirim Salam

Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin menilai, Soeharto memiliki jasa besar dalam menjaga stabilitas nasional dan meletakkan fondasi pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia menuju kemajuan.

“Kami dari Partai Golkar mendukung penuh penganugerahan gelar kepahlawanan untuk Pak Harto. Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10).

Nurul menambahkan, Soeharto adalah tokoh sentral dalam sejarah modern Indonesia.

Selama 31 tahun memimpin, dari 1967 hingga 1998, Soeharto dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur, dan mencapai swasembada beras.

“Berkat kesuksesannya ini, Soeharto mendapat gelar ‘Bapak Pembangunan Indonesia’ dari MPR melalui Tap MPR Nomor V/MPR/1983,” kata Nurul.

Dukungan dari Golkar terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan hal baru.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, ketika menjabat Ketua MPR RI, juga sempat mengusulkan agar Soeharto dianugerahi gelar serupa. (*)