Dugaan Penggelembungan Anggaran di Era Jokowi, KPK Turun Tangan Selidiki Proyek Kereta Cepat Whoosh

Di tengah sorotan mengenai besarnya utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, Presiden ke 7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengklaim proyek Whoosh memang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial.

Menurut Jokowi, Whoosh merupakan investasi sosial untuk masyarakat.

Dia mengatakan ide proyek Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah di Jabodetabek dan Kota Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja, sekitar Rp65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung, kira-kira sudah di atas Rp100 triliun per tahun,” kata Jokowi di Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, (27/10), dikutip dari Kompas.com.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” kata ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Jokowi menyampaikan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik sehingga tujuannya tidak untuk mencari laba.

Baca juga: Pakar Sebut Wajar Nama Jokowi Disorot Publik Terkait Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Begini Alasannya

"Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” ucap dia.

Menurut dia, keuntungan sosial itu termasuk penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

Sebelumnya, Jokowi juga sudah pernah menyebut bahwa Whoosh tidak ditujukan untuk mencari keuntungan finansial.

Hal itu disampaikannya ketika meresmikan Whoosh pada 2 Oktober 2023 lalu di Stasiun Halim, Jakarta.

Saat itu Jokowi mengatakan pembangunan Whoosh merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Menurutnya, masyarakat diberi banyak pilihan moda transportasi yang akan digunakan untuk jalur Jakarta-Bandung.

"Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi," katanya.

Jokowi lantas mencontohkan pemberian subsidi terhadap moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) merupakan wujud pelayanan pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat.

Baca juga: PSI Sebut Mahfud MD Sengkuni, Usai Rewel Soal Dugaan Korupsi IKN dan Kereta Cepat Whoosh

"MRT kita tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu Rp800 miliar. Itu baru jalur satu, jalur pendek, nanti semakin panjang."