Era Baru Projo, Tidak Ada Muka Jokowi di Logo, Nama Juga Berpotensi Diganti

Ringkasan Berita:

• Projo Ubah Logo, Tak Lagi Bergambar Jokowi: Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut logo organisasi relawan pendukung Jokowi itu akan diubah agar tidak terkesan mengkultuskan individu.
• Budi Arie Siap Gabung Gerindra: Ia menegaskan komitmennya memperkuat agenda politik pemerintahan Prabowo–Gibran.
• Projo Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029: Waketum Projo Freddy Alex Damanik menuturkan Jokowi telah memberi arahan agar Projo terus mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran sampai 2029.

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku akan mengubah logo persatuan relawan Projo.

Alasannya agar tidak terkesan mengkultuskan seseorang.

"Logo Projo akan kita ubah, supaya tidak terkesan kultus individu," kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo yang digelar di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

Logo Projo saat ini berwarna hitam dan merah.

Baca juga: Budi Arie Ungkap Arti Sebenarnya Kata Projo, Logo Bakal Berubah Tanpa Wajah Jokowi

Siluet wajah Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga tergambar jelas menjadi inti logo yang dilingkari lingkaran berwarna putih.

Di bawah lingkaran, terdapat nama Projo. Menurut Budi, pengubahan logo merupakan bagian dari transformasi organisasi.

"Dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi. Yang salah satunya adalah kemungkinan mengubah logo Projo, yang nanti akan kita putuskan di Kongres ketiga ini," tutur Budi.

Hal ini pun membuka peluang bahwa logo Projo yang baru nanti bukan lagi bergambar wajah Jokowi.

Sementara namanya, tetap Projo sembari menunggu dinamika lebih lanjut.

"Iya, kemungkinan (bukan logo Jokowi). (Namanya) Nggak, sementara itu. Nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres," beber Budi.

Lebih lanjut Budi menjelaskan arti nama Projo. Ia menyatakan bahwa Projo berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti rakyat.

"Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sansekerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat," tutur Budi.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secepatnya.

Budi berkomitmen memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo.

"Ya secepatnya (gabung Gerindra)," kata Budi Arie di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

Budi bertekad untuk memperkuat partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Dia secara gamblang menyebut nama Partai Gerindra sebagai partai tujuannya.

"Betul. Iya lah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Yang pasti begini, satu, kita akan memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo," tutur Budi.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar bahwa relawan Projo akan bergabung dan memperkuat Partai Gerindra.

Baca juga: Padahal Sudah Disiapkan Ruang VIP, Terungkap Alasan Jokowi Mendadak Batal Hadiri Kongres Projo

Hal ini dikatakannya usai berbincang dengan Ketua Umum (Ketum) Projo Budi Arie Setiadi di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

"Statement tadi saya belum dengar, mungkin nanti saya, mungkin nanti saya pengen dengar di dalam," kata Dasco.

Ia pun mengaku belum mendengar rencana Budi Arie bergabung dengan Gerindra.

"Saya belum dengar langsung. Nanti kalau sudah dengar langsung, saya tanggepin," beber Dasco.

Namun, Dasco memastikan Gerindra siap menerima gelombang besar bergabungnya relawan dari manapun.

Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto tersebut akan mempertimbangkan agar masukan para calon kader diakomodir.

"Kalau Gerindra siap, gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir," jelas Dasco.

Lebih lanjut, Dasco juga memastikan Projo sejak awal sudah mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, sebelum rencana transformasi yang digaungkan Projo kemarin.

"Projo ini dari awal mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, sebelum malah. Nah, sehingga kita apresiasi. Untuk itu, makanya kita hadir pada hari ini sebagai sahabat Projo yang diundang pada acara Kongres," tandas Dasco.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo sempat menggoda Budi Arie saat Ketum Projo itu masih menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).

Prabowo sempat bertanya apakah Budi Arie kini bergabung dengan PSI.

"Menteri Koperasi, Saudara Budi Arie Setiadi. Ini Masuk PSI kau? Bukan?” kata Prabowo menggoda Budi Arie.

"PSI atau Gerindra kau?” ujar Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca juga: Agenda Kongres Projo pada 1-2 November 2025: Jokowi Bakal Buka Acara, Prabowo Diundang Hadir

Merespons hal ini, ia mengaku siap ikut perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ikut perintah Presiden, ikut presiden," kata Budi di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Diberitakan sebelumnya, Relawan Pro Jokowi (Projo) menggelar Kongres ketiga pada 1-2 November 2025. Jelang kongres, sejumlah pengurus Projo yang dipimpin Ketua Umum Budi Arie Setiadi menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) di Solo tanggal 24 Oktober kemarin.

Kedatangan Budi ke Jokowi untuk meminta arahan.

Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik mengungkapkan pertemuan tersebut merupakan bentuk koordinasi sekaligus diskusi dengan Dewan Pembina mereka.

“Kami sampaikan isu-isu dari teman-teman di bawah, dan juga bahwa kongres ini sebenarnya sudah terlambat hampir satu tahun dari jadwal yang seharusnya di akhir 2024,” ujar Freddy saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Freddy menegaskan, Jokowi memberikan arahan yang jelas dan konsisten, Projo harus tetap mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Tentu konsisten. Beliau konsisten masih pada tetap kawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Jadi kawal Prabowo-Gibran sampai periode ini selesai, tahun 2029,” tegasnya.

Meski ada wacana dari relawan lain untuk mengawal dua periode, hal itu belum dibahas dalam pertemuan di Solo.

“Diskusi kemarin belum ada itu. Sampai 2029 kawal dulu ini,” kata Freddy.

Freddy juga mengakui bahwa keinginan untuk mentransformasi Projo menjadi partai politik masih sangat kuat di kalangan kader.

“Jujur, keinginan Projo menjadi partai ini sebetulnya adalah keinginan sebagian besar teman- teman di Projo, baik di cabang, di provinsi, maupun di pusat,” ujarnya.

Keinginan itu telah lama disampaikan kepada Jokowi dengan harapan mantan presiden itu bersedia memimpin partai tersebut.

Sehingga Projo tidak hanya berperan di Pilpres, tetapi juga dapat bertarung di Pemilu Legislatif (Pileg).

Namun, respons Jokowi terhadap aspirasi itu masih sama dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Jokowi disebut enggan membentuk atau bergabung dengan partai konvensional.

Baca juga: Projo: Isu Markup Proyek Whoosh Jadi Alat Serangan Politik ke Jokowi

“Pak Jokowi menyampaikan... ‘saya tidak mau partai yang saya ada, saya bangun itu seperti partai-partai yang konvensional. Saya mau itu harus menjadi partai super terbuka’,” jelas Freddy menirukan pesan Jokowi.

Konsep ‘partai super terbuka’ yang dimaksud Jokowi mencakup transparansi, pemilihan pengurus dan ketua umum oleh seluruh anggota. Serta efisiensi operasional seperti penggunaan kantor virtual untuk menghemat biaya.

“Karena kalau seperti partai-partai konvensional, maka akan terjebak kembali dengan hal yang sama terus-terus; biaya operasional partai yang sangat besar, kemudian untuk menutupi biaya operasional ini akan terjebak di dalam kemungkinan mencari anggaran-anggaran dari APBN dan seterusnya. Itu yang Pak Jokowi tidak mau,” papar Freddy.

Freddy mengungkapkan, dalam pertemuan itu Jokowi juga menyampaikan pergulatan pribadinya tentang relevansi membentuk partai. Jokowi merasa kepercayaan yang diberikan rakyat langsung kepadanya sudah sangat luar biasa.

“Makanya saya terus berpikir, kata beliau, apa masih relevan saya mendirikan partai politik atau gabung di partai politik secara formal, karena kepercayaan rakyat, kepercayaan yang diberikan rakyat kepada saya itu sudah luar biasa,” kata Freddy mengutip Jokowi.

Pergulatan inilah menurut Freddy yang menjadi alasan mendasar Jokowi hingga kini belum juga mendeklarasikan diri untuk membentuk atau menjadi kader partai politik tertentu.

Dengan demikian, meskipun niat kader Projo untuk menjadi partai sangat kuat, keputusan akhirnya masih bergantung pada kehendak Jokowi sebagai Dewan Pembina.

Momentum kongres nanti akan menjadi tahapan penting untuk mempertegas arah organisasi relawan ini ke depannya.(Tribun

Bosan Tanggapi Isu Ijazah Palsu

Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Freddy Alex Damanik secara terbuka menyatakan keengganannya untuk kembali menanggapi polemik seputar dokumen ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Bahkan, rasa ‘bosan dan muak’ tersebut telah dia sampaikan langsung kepada Jokowi dalam sebuah pertemuan di Solo belum lama ini.

Freddy menceritakan bahwa dia memohon maaf kepada Jokowi karena sudah tidak lagi memiliki kemauan untuk merespons isu yang terus berulang.

“Saya udah gak mau lagi, Pak, sampai saya bilang, sampai Roy Suryo dan kawan-kawan ini jadi tersangka, baru saya mau lagi bicara tentang ini di media, Pak,” ujar Freddy beberapa waktu lalu.

Menurut Freddy, Jokowi justru merespons dengan santai dan memahami keluhannya.

“Terus Pak Jokowi sambil ketawa, dia bilang, ‘Kamu aja muak, Fred, apalagi saya, udah lebih-lebih lagi’, katanya. Itu tuh statement spontan Pak Jokowi,” tuturnya.

Baca juga: Rekam Jejak Immanuel Ebenezer, dari Ketum Joman, Wamenaker Kini Terseret OTT KPK, Respons Projo

Freddy mengungkapkan, dirinya dan sejumlah pengurus Projo merasa seperti dipermainkan dengan isu yang berputar-putar tanpa ujung.

“Jadi memang, seperti orang bodoh rasanya. Saya, saya pribadi, termasuk ketua umum saya (Budi Arie Setiadi) dibilang, ‘Aduh, kita kayak orang bodoh saja dibikin si Roy ini, ya, muter terus, gitu-gitu, muter-muter’,” keluhnya.

Dia menilai polemik yang berkepanjangan ini tidak memberikan nilai edukasi apa pun bagi publik.

“Jadi memang menurut saya, tidak ada pembelajaran publik yang diberikan dalam isu-isu ijazah ini, karena sudah terlalu lama dan itu-itu saja,” tegas Freddy.

Meski memahami bahwa penyelesaian kasus dugaan dokumen palsu seharusnya merupakan prosedur standar, Freddy memilih untuk tidak lagi terlibat dalam debat publik.

“Wajar kalau saya menyatakan, misalnya dari sisi saya, karena saya paham hukum, kemudian standar lah penyelesaian kasus ijazah palsu, dokumen palsu, itu sebetulnya standar saja. Jadi akan seperti itu, ya udah lah, biar aja lah proses hukum yang memutuskan,” paparnya.

Dia menegaskan komitmennya untuk tidak lagi muncul membahas isu ini, kecuali satu kondisi.

“Tidak mau (muncul) sampai Roy Suryo jadi tersangka,” ucap Freddy dengan tegas.

Ketika ditanya mengenai gugatan serupa yang menyangkut dokumen Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Freddy menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari satu kesatuan isu yang sama.

“Iya. (Soal gugatan ijazah Gibran) Itu kan semua satu kesatuan,” jelasnya.

Dia mengindikasikan bahwa pendekatan dalam menangani kedua kasus tersebut adalah konsisten.

“Satu-satu, saya juga sering ngomong di media, ya makanya kita, Pak Jokowi juga menyampaikan, ‘Ya, silahkan di-media, di-konter isu-isu apa aja’,” tambah Freddy. (*)