Ketika Menkeu Purbaya Tantang Anggota DPD RI untuk Pindah ke IKN Duluan

"Kalau kata saya, (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang luar negeri, mereka itu sering salah,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen pada Senin (3/11/2025).

Saat ini kata Menkeu, pemerintah telah memberikan persetujuan kepada perusahaan swasta untuk membangun perumahan di kawasan IKN, dan proyek tersebut sudah mulai berjalan.

Maka dari itu ia menampik jika ada pihak asing yang mengatakan pembangunan IKN mandek.

Padahal faktanya pembagunan IKN tetap dilanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Diberitakan Kompas,com sebelumya, surat kabar Inggris, The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025) itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul, "Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’" atau Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi 'kota hantu'.

Media asing melaporkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara digambarkan seolah muncul di tengah hutan Kalimantan Timur tanpa jejak asal.

Meskipun sejumlah gedung futuristik dan jalan raya telah berdiri, kawasan tersebut masih tampak sepi dengan hanya beberapa petugas kebersihan dan wisatawan yang datang karena rasa penasaran.

Baca juga: Profil Sinta Rosma Yenti, Anggota DPD RI Protes ke Menkeu Purbaya soal TKD Kaltim

Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto disebut belum pernah meninjau langsung lokasi tersebut.

Proyek ambisius Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu membuat beberapa orang khawatir jika ke depannya menjadi proyek mangkrak.

Menanggapi soal kekhawatiran IKN jadi kota hantu, Otorita IKN atau OIKN menyebut pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan pembangunan dengan skala yang masif.

"Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN," tulis OIKN dalam keterangan resminya, Sabtu (1/11/2025).

OIKN mengklaim, pembangunan saat ini berjalan semakin masif menuju target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan sasaran kuantitatif dan kualitatif yang telah tercantum secara jelas dalam Perpres tersebut.

OIKN juga merasa perlu meluruskan soal kabar IKN yang terancam jadi kota hantu.

 Fakta yang sebenarnya di lapangan, pemerintah justru tengah mempersiapkan pemindahan ribuan ASN ke sana.