Ketika Menkeu Purbaya Tantang Anggota DPD RI untuk Pindah ke IKN Duluan

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai keluhan anggota DPD soal ruang rapat sempit dengan mempersilakan mereka pindah lebih dulu ke Ibu Kota Nusantara (IKN), yang disambut tawa peserta rapat.
• Purbaya menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan dan tak akan jadi “kota hantu” seperti dikabarkan media asing.
• Otorita IKN memastikan tahap kedua pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif senilai Rp11,6 triliun dimulai November ini.

TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mempersilahkan anggota DPD RI untuk langsung pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim).

Hal itu dilontarkan Purbaya, usai mendengar keluhan anggota DPD RI, terkait ruang rapat yang sempit.

Awalnya, Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi mengeluhkan ruangan tempatnya rapat sangat kecil dan terbatas.

Momen itu terjadi saat Komite IV DPD dan Purbaya rapat bersama di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025). 

Baca juga: Purbaya Minta Maaf ke Pemda Soal Pemangkasan Anggaran, Minta Dana yang Ada Dimanfaatkan Maksimal

Ahmad mempersilakan wartawan mengambil foto terlebih dahulu sebelum rapat dimulai, mengingat ruangan di DPD sempit.

Kepada Purbaya, Ahmad berharap ruangan DPD di IKN jauh lebih besar.

"Silakan wartawan ambil gambar dan foto dulu, sebelum kita mulai nanti. Karena memang ini ruangannya terbatas, Pak Menkeu. Sangat kecil sekali. Semoga nanti di IKN lebih besar," ujar Ahmad.

Mendengar keluhan Ahmad, Purbaya mempersilakan DPD langsung pindah ke IKN duluan.

Para hadirin langsung tertawa mendengar celetukan Purbaya itu.

"Bapak mau pindah ke IKN duluan? Saya persilakan, Pak, hahaha," kata Purbaya.

Namun, Ahmad membalas dengan menyebut DPD justru pindah ke IKN belakangan saja.

"Kita terakhir saja, Pak, hahaha," balas Ahmad.

Purbaya Pastikan IKN Jalan Terus

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan tidak akan berubah menjadi "kota hantu" seperti yang dikawatirkan.

Baca juga: Tanggapi Permintaan Maaf Purbaya ke Pemda, Dedi Mulyadi: TKD Segera Dibayar, Itu Hak Jawa Barat

Menurutnya keberlangsungan pembangunan IKN akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.

Sehingga ia meminta masyarakat tak khawatir dengan prediksi luar negeri.

"Kalau kata saya, (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang luar negeri, mereka itu sering salah,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen pada Senin (3/11/2025).

Saat ini kata Menkeu, pemerintah telah memberikan persetujuan kepada perusahaan swasta untuk membangun perumahan di kawasan IKN, dan proyek tersebut sudah mulai berjalan.

Maka dari itu ia menampik jika ada pihak asing yang mengatakan pembangunan IKN mandek.

Padahal faktanya pembagunan IKN tetap dilanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Diberitakan Kompas,com sebelumya, surat kabar Inggris, The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025) itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul, "Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’" atau Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi 'kota hantu'.

Media asing melaporkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara digambarkan seolah muncul di tengah hutan Kalimantan Timur tanpa jejak asal.

Meskipun sejumlah gedung futuristik dan jalan raya telah berdiri, kawasan tersebut masih tampak sepi dengan hanya beberapa petugas kebersihan dan wisatawan yang datang karena rasa penasaran.

Baca juga: Profil Sinta Rosma Yenti, Anggota DPD RI Protes ke Menkeu Purbaya soal TKD Kaltim

Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto disebut belum pernah meninjau langsung lokasi tersebut.

Proyek ambisius Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu membuat beberapa orang khawatir jika ke depannya menjadi proyek mangkrak.

Menanggapi soal kekhawatiran IKN jadi kota hantu, Otorita IKN atau OIKN menyebut pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan pembangunan dengan skala yang masif.

"Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 menjadi bukti konkret komitmen Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pembangunan IKN," tulis OIKN dalam keterangan resminya, Sabtu (1/11/2025).

OIKN mengklaim, pembangunan saat ini berjalan semakin masif menuju target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada tahun 2028, dengan sasaran kuantitatif dan kualitatif yang telah tercantum secara jelas dalam Perpres tersebut.

OIKN juga merasa perlu meluruskan soal kabar IKN yang terancam jadi kota hantu.

 Fakta yang sebenarnya di lapangan, pemerintah justru tengah mempersiapkan pemindahan ribuan ASN ke sana.

"Istilah "Kota Hantu" yang digunakan dalam pemberitaan berpotensi menimbulkan persepsi keliru seolah-olah IKN telah berhenti beroperasi," jelas OIKN.

"Faktanya, OIKN bersama Kementerian PANRB sedang mempersiapkan pemindahan sekitar 1.700 hingga 4.100 ASN dari 16 K/L prioritas secara bertahap mulai tahun 2025, sesuai dengan amanat Perpres 79/2025, untuk mendukung operasional pemerintahan di IKN," lanjutnya.

OIKN menjelaskan, pembangunan infrastruktur IKN tidak hanya bersumber dari APBN.

Baca juga: Menkeu Purbaya tak Peduli Ada Anggota Parlemen yang Marah Soal Kebijakan Impor Pakaian Bekas Ilegal

Hingga Oktober 2025, total pembiayaan berasal dari tiga skema utama, yaitu APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025–2028).

Pendanaan kedua dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp 158,72 triliun, dan ketiga dari investasi swasta sebesar Rp 66,3 triliun.

"Kombinasi ketiga skema ini menunjukkan bahwa pembangunan IKN didukung oleh sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, tidak hanya bergantung atau membebani APBN," terang OIKN.

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif

Otorita IKN memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif dengan anggaran Rp 11,6 triliun.

Hal ini dilakukan usai diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua, yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif.

Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Dari anggaran Rp 11,6 triliun, kompleks perkantoran legislatif akan dibangun dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025–2027), di lahan seluas 42 hektar.

Baca juga: Menkeu Purbaya Soal Impor Pakaian Bekas Ilegal, UMKM dan Industri Tekstil Nasional Merugi

Pembangunan ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Adapun untuk kompleks yudikatif dengan anggaran Rp 3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung di lahan seluas 15 hektar.

Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, yang dimulai November 2025.

Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan.

Pertama, dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun (2025–2028).

Kemudian kedua, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp 158,72 triliun (per Oktober 2025).

Ketiga, investasi swasta murni dengan estimasi nilai Rp 66,3 triliun (per Oktober 2025).

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menekankan bahwa pembangunan tahap kedua IKN akan semakin cepat dilakukan.

"Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK)," ujarnya.

"Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN," ujar Basuki pada agenda Media Gathering di Kantor Otorita IKN, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: IKN Disebut Bakal Jadi Kota Hantu, Ini Kata Purbaya dan Basuki

Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.

Fasilitas pendukung lainnya, seperti konektivitas jalan di KIPP Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.

Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN.

Sumber air baku tersebut, yaitu Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800 - 900 Ha dan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik sehingga mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik.

Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan.

Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan berkapasitas 300 liter/detik.

Air yang mengalir IKN merupakan air yang dapat diminum.

Dalam rangka persiapan menuju Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus), Otorita IKN menggandeng Jimly School of Law and Government (UGM) untuk merancang regulasi dan struktur Pemdasus secara komprehensif.

Dampak pembangunan tidak hanya terlihat dari fisik kota, tetapi juga pada pengembangan masyarakat sekitar IKN.

Salah satu contohnya adalah Otorita IKN yang mengadakan pelatihan bagi 1.000 siswa SMA dan SMK untuk menjadi content creator bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung.

Program ini bertujuan mendorong pemanfaatan ekonomi digital dan membuka peluang ekonomi bagi generasi muda di sekitar IKN.

Tidak hanya itu, saat ini telah terselenggara kurang lebih 879 pengembangan kapasitas bagi masyarakat, mulai dari kaum ibu, sahabat difabel dan UMKM.

Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, IKN semakin memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang layak, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi, memberikan manfaat nyata bagi ASN, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar. (*)

https://money.kompas.com/read/2025/10/31/174905226/dengan-anggaran-rp-116-triliun-otorita-ikn-siap-bangun-kawasan-legislatif-dan?page=all#page2.

https://nasional.kompas.com/read/2025/11/04/12483521/dpd-ngeluh-ruangannya-kecil-purbaya-mau-pindah-ke-ikn-duluan-silakan-pak