Permintaan Menkeu Purbaya ke Kementerian-Pemerintah Daerah, Kerja yang Benar dan Habiskan Uang

"Nah kalau kemampuan fiskal daerahnya ada, saya rasa nggak ada masalah. Kayak DKI, ini kan nggak tergantung dengan TKD. Kayak misalnya kota Bandung, kota Palembang, yang kota-kota besar itu nggak tergantung dengan TKD, karena dia kemampuan daerahnya ada," kata Fauzi usai acara donor darah menjelang HUT Ke-14 Partai Nasdem, yang digelar di Nasdem Tower, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

DPR RI memastikan pemerintah tidak memangkas Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi kewajiban pemerintah pusat.

"Saya rasa begini, yang banyak dilakukan pemotongan itu kan yang menjadi kewajiban daerah, yang menjadi kewajiban pemerintah pusat itu kan, yang sebenarnya DAU, DAU itu menyangkut gaji pegawai, itu nggak boleh dipotong-potong itu," ujar Fauzi.  

Maka itu, menurut Fauzi, seharusnya pemangkasan tersebut tidak menjadi masalah bagi daerah.

Baca juga: Prabowo dan Purbaya Beda Respons soal Utang Whoosh, Pukat UGM Ingatkan Tak Sembrono Bayar Pakai APBN

Dia pun mencontohkan beberapa daerah yang punya kemampuan sehingga tidak lagi bergantung dengan TKD, seperti DKI Jakarta, Bandung, hingga Palembang.

Fauzi memandang, sebetulnya jika daerah punya kemandirian fiskal, tentu pemangkasan TKD ini tidak akan menjadi polemik.

Maka itu, ia mengajak daerah untuk lebih mengefektifkan kemandirian fiskal sehingga tak bergantung TKD.

"Asal daerahnya punya kemampuan, kemampuan kemandirian fiskal daerah itu harus diefektifkan. Apakah itu dari pajak, dari retribusi, itu harus dimanfaatkan," tuturnya.

Baca juga: Tanggapi Permintaan Maaf Purbaya ke Pemda, Dedi Mulyadi: TKD Segera Dibayar, Itu Hak Jawa Barat

Selain itu, ia juga menyoroti bahwa ada sebagian pembangunan di daerah yang diambil alih oleh pemerintah pusat.

"Tapi sekarang kan sebagian diambil alih pusat, dan daerah dapat asas manfaatnya. Nah baik jalan maupun jembatan, nanti insyaallah ada instruksi presiden tentang jalan, jembatan, khusus daerah-daerah penghasil pangan, penghasil energi seperti itu," ucapnya.

Daerah dimintanya jangan bergantung ke TKD Lebih lanjut, ia meminta kepala daerah tidak bergantung dengan TKD untuk merealisasikan janji politik mereka di daerah.

"Nah jangan sampai kita mau calon bupati, gubernur, kepala daerah itu, harus juga paham dengan kondisi fiskal atau keuangan daerah masing-masing sehingga antara yang kita bicarakan harus sesuai," tambahnya.

Baca juga: Ketika Menkeu Purbaya Tantang Anggota DPD RI untuk Pindah ke IKN Duluan

Diketahui, pemerintah pusat telah menetapkan TKD 2026 sebesar Rp 693 triliun.

Anggaran TKD 2026 ini lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun.

Protes kepala daerah Namun, kebijakan pemangkasan anggaran TKD 2026 ini menuai protes dari banyak kepala daerah.