Termasuk Tidar Kaltim, Daftar Kader yang Menolak Ketua Umum Projo Budi Arie Gabung Gerindra

Ringkasan Berita:

• Wacana Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi gabung ke partai Gerindra ditolak sejumlah kader
• Sedikitnya ada 3 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra dan organisasi kader muda, Tidar Kaltim yang menolak Budi Arie bergabung ke Gerindra
• Alasan penolakan Budi Arie gabung ke Gerindra ini terkait dengan nama Ketua Umum Projo yang disebut dalam dakwaan kasus pengamanan judi online (judol) di Kominfo 

TRIBUNKALTIM.CO - Rencana Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi untuk bergabung dengan partai Gerindra mendapat penolakan dari kader dan organisasi sayap partai Gerakan Indonesia Raya ini. 

Kader muda Gerindra yang bergabung dalam  Tunas Indonesia Raya (Tidar) Kaltim juga menyuarakan penolakan terhadap wacana Budi Arie Setiadi, Ketum Projo untuk bergabung dengan partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini.

Selain dari Tidar Kaltim, sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di sejumlah daerah di Indonesia juga menolak bergabungnya Budi Arie ke partai Gerindra.

Penolakan di sejumlah daerah terkait rencana Budi Arie bergabung ke Gerindra ini lantaran namanya yang disebut dalam kasus pengamanan judi online (judol) di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dulu dipimpin Ketum Projo tersebut.

Baca juga: Kader Gerindra Kaltim Tolak Masuknya Budi Arie, Tegaskan Partai Butuh Figur Bersih

Diketahui nama Budi Arie masuk dalam surat dakwaan keempat terdakwa kasus pengamanan judol di Kominfo.

Surat dakwaan yang dibacakan JPU dalam persidangan perkara pengamanan situs judol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (14/5/2025) disebutkan ada jatah 50 persen untuk Budi Arie Setiadi saat menjabat sebagai Menkominfo. 

Daftar Penolakan Budi Arie Gabung Gerindra

Berikut daftar kader yang menolak masuknya Budi Arie ke Gerindra:

1. Tidar Kaltim: jadi penilaian negatif dengan rekam jejaknya

Ketua Tidar Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi tegas menolak rencana masuknya Budi Arie ke Gerindra.

Menurutnya, partai harus berhati-hati agar arah perjuangan kader muda tidak kabur dan tetap berpijak pada prinsip integritas.

“Tidar Kaltim menolak. Kami telah mencermati dengan hati-hati agar kader-kader muda Gerindra tidak kebingungan terhadap arah perjuangan partai.

Kami ingin siapapun yang ingin bergabung dengan Gerindra berintegritas, dengan rekam jejak yang bersih,” tegas Reza Fachlevi, Minggu (9/11/2025).

Kepada Tribunkaltim.co, politisi yang akrab disapa Reza ini menjelaskan pasca direshuffle dari Kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto, Budi Arie kembali menjadi sorotan publik karena disebut-sebut dalam kasus dugaan praktik pengamanan situs judi online.

Namanya kerap muncul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bahkan sempat diperiksa oleh Bareskrim Polri.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat terdakwa pada Mei lalu, Budi Arie diduga meminta jatah sebesar 50 persen dari hasil pengamanan situs judi online yang dilakukan sejumlah eks pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Dugaan inilah yang menimbulkan penilaian negatif terhadap rekam jejaknya di mata publik, termasuk kalangan internal Gerindra,” tukasnya.

Reza yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim menilai, latar belakang Budi Arie yang dikenal sebagai pimpinan relawan pendukung Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi pertimbangan tersendiri.

Ia menegaskan, Gerindra akan semakin dicintai rakyat jika figur-figur yang dihadirkan adalah sosok berintegritas dan bebas dari pragmatisme politik.

“Di Gerindra, kader-kader diajarkan untuk memegang akar perjuangan dan menjunjung kejujuran.

Kami tahu Gerindra merupakan partai inklusif, terbuka untuk siapa saja. 

Namun, hal itu bukan berarti memberikan karpet merah kepada individu tertentu,” tegasnya.

2. DPC Gerindra Pematangsiantar: cara berlindung dari kasus hukum

DPC Gerindra Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara (Sumut), menolak Budi karena berbagai pertimbangan.

Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar, Gusmiyadi menilai rencana Budi Arie gabung ke Gerindra sebagai langkah pragmatis untuk melindungi dari potensi jeratan hukum, terkais kasus di Kominfo.

Selain itu, Gusmiyadi menilai Budi Arie juga dinilai bergabung karena ingin mendapat posisi penting dari Prabowo. 

"Langkah pragmatis tersebut dibaca sebagai sebuah cara untuk berlindung dari kasus hukum yang berpotensi melilit dirinya dan disisi lain Budi Arie juga tentu berharap masih bisa mendapat posisi penting dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo," ujar Gusmiyadi, Jumat (7/11/2025). 

Di sisi lain, Anggota DPRD Sumut ini jika Budi Arie bergabung, kepercayaan publik ke Prabowo dapat menurun karena Ketua Umum Gerindra itu dinilai sedang fokus dalam pemberantasan korupsi. 

Belum lagi klaim Budi Arie soal logo Projo yang bakal mengganti logo hingga menyanggah jika Projo merupakan singkatan dari Pro Jokowi merupakan langkah tidak etis.

"Baru-baru ini klaim Budi Arie soal arti nama Projo dan kaitannya dengan logo wajah Jokowi juga dinilai sebagai langkah tidak beradab dalam memainkan catur politik.

Sanggahan Budie Arie selama ini Projo bukan singkatan Pro Jokowi tapi berati rakyat dan negeri merupakan langkah zig zag yang tidak pantas."

"Simpelnya publik menilai Budi Arie ingin cari aman mencari suaka politik dan menjaga peluang mendapatkan kekuasaan dimasa kepemimpinan Prabowo sebaga Presiden," tutupnya. 

3. DPC Makassar: bukan sekadar momentum politik

DPC Gerindra Kota Makassar juga dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana bergabungnya figur relawan Jokowi itu. 

Penolakan ini dipicu kekhawatiran serius akan terganggunya konsistensi arah perjuangan dan keharmonisan internal partai di Ibu Kota Sulawesi Selatan itu.

Ketua DPC Gerindra Kota Makassar, Eric Horas menegaskan, Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan partai. 

Menurutnya, menjadi bagian dari Gerindra membutuhkan komitmen yang jauh melampaui latar belakang dukungan terhadap figur tertentu di masa lalu. 

"Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang masuk ke Gerindra bukan hanya karena momentum politik, tetapi karena memiliki komitmen jangka panjang terhadap cita-cita perjuangan partai," ujarnya

4. DPC Semarang: jangan jadikan Gerindra tameng politik

Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso menjelaskan rencana Budi Arie bergabung ke Gerindra menjadi pembahasan internal.

Menurutnya, kader di tingkat bawah tidak ingin Gerindra dijadikan "tameng politik" oleh eks relawan tim pemenangan Joko Widodo pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 itu.

"Kita menyoroti berkait dengan isu mau masuknya Budi Arie ke Partai Gerindra. Jangan sampai Gerindra menjadi pelindung politik," ujar Joko, dikutip dari Kompas.com, Jumat (7/11/2025). 
 
Meski memberi catatan, Joko menegaskan Gerindra tetap merupakan partai yang terbuka bagi siapa pun. 

"Siapa pun berhak bergabung sepanjang satu visi memperjuangkan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara," ujarnya.

Respons Dewan Kehormatan

Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan pada prinsipnya Partai Gerindra merupakan partai terbuka dalam menerima siapa pun sebagai anggota atau kader. 

Namun, Ahmad Muzani menjelaskan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat umum yakni sudah berumur 17 tahun ke atas, atau sudah menikah, kemudian warga negara Indonesia. 

"Saya kira kami bisa menerima siapa saja, dari mana saja, apalagi seorang Budi Arie yang saya kira kita semua sudah tahu semua," ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Meski Budi Arie memenuhi syarat, Muzani mengaku belum bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk membahas mengenai rencana Budi Arie gabung ke Gerindra.

"Belum. Saya belum ketemu Presiden sejak ada berita ini (rencana Budi Arie gabung Gerindra)," ujar Muzani. 

Settingan Jokowi

Wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mau masuk Gerindra dinilai hanya drama rekaan alias settingan Presiden ke-7 RI, Jokowi dengan mengesankan adanya perpecahan.

Narasi perpecahan antara Budi Arie dan Jokowi seolah terbangun dengan tiga poin utama yang berkutat pada momen Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (1/11/2025) lalu.

Poin pertama, ketidakhadiran Jokowi pada acara penting kelompok relawannya itu.

Kedua, rencana pergantian logo Projo yang bergambar siluet kepala Jokowi dan ketiga adalah pemaknaan nama Projo yang bukan lagi Pro Jokowi.

 Dengan skema itu, Projo di bawah Budi Arie seolah berpindah haluan menjadi pro Prabowo Subianto, Presiden RI yang juga Ketua Umum Gerindra.

Padahal, masuknya Budi Arie ke Gerindra membawa misi terselubung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dua periode yang dicanangkan Jokowi.

Analisis di atas disampaikan pengamat politik yang juga pendiri lembaga riset Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio, di channel Youtube ‎⁨@hendri.satrio, tayang perdana Minggu (9/11/2025).

"Kalau dalam politik semuanya terlalu gampang dilihat berada di permukaan, artinya sangat mungkin itu cuma pertunjukan. Drama-drama politik aslinya tuh ada di belakang," kata Hendri.

Drama sebelum Wacana Budi Arie Gabung Gerindra

Hensat, sapaan karib analis bergelar doktor dari Universitas Bina Nusantara itu memaknai rangkaian peristiwa sebelum dan saat Kongres III Projo di Jakarta.

Menurutnya, dari mulai kunjungan Budi Arie dan jajaran Projo ke kediaman Jokowi di Solo hingga rencana perubahan logo dan deklarasi keinginan berpartai Gerindra adalah kesinambungan untuk membentuk kesan tertentu.

Marilah kita kupas drama-drama ini. Satu, Projo datang ke tempat Pak Jokowi. Katanya ditunjukin ijazah Jokowi. Terus tiba-tiba kemudian Jokowi last minute enggak datang ke kongres ketiga Projo. Terus kemudian seolah-olah Budi Arie ngambek kayak waktu ngancam bubarin Projo, terus kemudian dikasih Wamen Desa.

"Kan ngambek nih, udah kalau gitu kita ganti logo bukan lagi Jokowi, bukan lagi wajahnya Pak Jokowi, tapi yang lain. Saya dengar katanya mau ganti jadi semut hitam. Wah, jadi seolah-olah dia berlawanan dengan PSI gitu, berantem."

"Terus dia bilang dia masuk ke Prabowo masuk di Gerindra," papar Hensat.

Munculkan Kesan Perpecahan

Hensat pun mengemukakan sejumlah kesan yang dibacanya berusaha dimunculkan dari rangkaian cerita Jokowi dan Kongres III Projo itu.

Menurutnya, ada narasi yang berusaha dimunculkan Projo seakan pecah kongsi dengan Jokowi yang semakin lengket dengan PSI, partai dengan Ketua Umum Kaesang Pangarep.

"Ini kan seolah-olah kan kita dianggapnya terjebak dalam situasi Budi Arie memang akan melawan PSI. Projo akan lawan PSI, Projo akan meninggalkan Jokowi, Projo akan masuk ke Gerindra."

"Hati-hati dalam politik yang begitu-begitu itu perlu dicermati," jelasnya.

Tujuan Settingan Jokowi

Hensat bulat menerka rangkaian peristiwa hingga wacana Budi Arie masuk Gerindra adalah settingan Jokowi.

Tujuannya di balik settingan itu adalah bagaimana Gibran, putra sulung Jokowi bisa tetap menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2029 mendatang, alias Prabowo-Gibran dua periode.

Sebelumnya, instruksi Jokowi ke relawan agar menggaungkan Prabowo-Gibran dua periode memang disampaikan secara eksplisit.

Menurut Hensat, Jokowi sampai harus bermanuver demi memperkuat Gibran terus menjadi Wapres pendamping Prabowo karena belakangan muncul nama potensial lain, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Purbaya dan Dedi merupakan dua sosok yang tengah menjadi media darling. Di sejumlah survei, popularitasnya tinggi.

"Bisa jadi semuanya settingan Pak Jokowi tentang Projo masuk ke Gerindra atau Budi Arie masuk ke Gerindra. Supaya apa? Supaya satu cita-cita Prabowo Gibran dua periode bisa terlaksana."

"Kenapa ini perlu diperhatikan baik-baik? Karena ternyata banyak tokoh-tokoh yang muncul sebagai calon-calon kuat pendamping Pak Prabowo, ada Purubaya, ada KDM (Kang Dedi Mulyadi)," paparnya.

Misi Budi Arie

Dengan tujuan tersebut, Budi Arie yang berharap masuk Gerindra, menurut Hensat, bisa menjadi spionase atau mata-mata Jokowi langsung di dapur politik Prabowo, Gerindra.

"Jadi hati-hati juga tuh masuk ke Gerindra, bisa jadi untuk jadi dewan pengawas strategi. 'Wah strateginya apa nih kira-kira Gerindra?' Jadi menurut saya sih ini settingan biasa lah dari Pak Jokowi," ujar Hensat.

Dimentahkan Dasco

Di sisi lain, Hensat membaca kepiawaian Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam menanggapi manuver Budi Arie dan Jokowi.

Dasco yang hadir pada Kongres III Projo itu enteng saja mementahkan pernyataan Budi Arie soal masuk Gerindra.

Secara tidak langsung, orang dekat Presiden Prabowo itu menunjukkan sikap tak terjebak strategi Budi Arie dan Jokowi.

"Tapi yang keren kan Abang Dasco. Abang Dasco bilang, 'Wah, saya enggak dengar langsung tuh langsung,' ngicep tuh.

Gitu langsung digituin sama Dasco," kata Hensat.

Baca juga: Budi Arie Ungkap Arti Sebenarnya Kata Projo, Logo Bakal Berubah Tanpa Wajah Jokowi

(TribunKaltim.co/Mohammad Fairoussaniy/kompas.tv/TribunJakarta)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Sebagian dari artikel ini telah tayang di kompas.tv dan TribunJakarta.com dengan judul Pengamat Nilai Wacana Budi Arie Masuk Gerindra Drama Settingan Jokowi, Enteng Dimentahkan Dasco.