Soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, PDIP: Pemerintah Seperti Tuli dan Abai

Dia mencontohkan terjadinya kasus penghilangan paksa, penembakan misterius, peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talangsari, hingga rangkaian kekerasan menjelang kejatuhan Soeharto pada Mei 1998.

“Kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto punya jejak sejarah kelam, yang sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dalam hal pelanggaran HAM dan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selama ia memimpin negeri ini,” ungkap Andreas yang juga Ketua DPP PDI-P itu. 

Baca juga: Soeharto di Ambang Gelar Pahlawan, Presiden Prabowo Umumkan 10 Calon Penerima Kehormatan Hari Ini

Andreas menekankan bahwa penghargaan terhadap tokoh bangsa harus hadir bersama kesadaran akan sisi terang maupun sisi gelap sejarah, bukan melalui glorifikasi.

“Bangsa Indonesia harus mampu menempatkan sejarahnya secara utuh, menghargai jasa, sekaligus mengakui sisi kelamnya, untuk memastikan masa depan yang lebih matang secara moral dan demokratis,” kata Andreas.

“Saya percaya, penghargaan terhadap pahlawan adalah bagian dari rekonsiliasi kebangsaan. Namun rekonsiliasi sejati hanya bisa lahir dari kejujuran sejarah, bukan dari penghapusan jejak masa lalu,” pungkasnya.

Tutut Soeharto: Kami Tidak Dendam pada yang Kontra

Putri sulung mendiang Mantan Presiden RI Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto, menanggapi sejumlah pihak yang menentang gelar pahlawan nasional untuk ayahnya.

Saat penganugerahan gelar pahlawan nasional, Tutut Soeharto beserta sang adik, Bambang Trihatmodjo, menjadi perwakilan yang menerima gelar tanda kehormatan tersebut dari Prabowo.

Dalam acara ini, turut hadir pula Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo (Didit Hediprasetyo).

Sebagai informasi, pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara kepada warga yang berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Setiap tahun menjelang Hari Pahlawan, pemerintah melalui Presiden menganugerahkan gelar ini kepada tokoh-tokoh yang dinilai memenuhi kriteria tertentu.

Baca juga: Hak Tunjangan Keluarga atau Ahli Waris Pahlawan Nasional, Terima Rp50 Juta per Tahun

Berbicara kepada wartawan setelah acara penganugerahan selesai, Tutut Soeharto menanggapi polemik pro-kontra yang melingkupi pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Menurutnya, pro-kontra adalah hal yang wajar, sebab masyarakat Indonesia terdiri atas keberagaman pandangan sosial dan politik,

Tutut tidak keberatan jika ada sejumlah pihak yang menolak ayahnya diberi gelar pahlawan.

"Kalau pro-kontra ya, masyarakat Indonesia sendiri macem-macem kan ya," kata Tutut di Istana Negara, Senin.

"Ada yang pro, ada yang kontra. Itu wajar-wajar saja."