Soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, PDIP: Pemerintah Seperti Tuli dan Abai

"Yang penting kan kita melihat apa yang dilakukan oleh bapak saya dari sejak muda sampai beliau wafat, itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara, dan masyarakat Indonesia."

"Jadi, boleh-boleh saja kok kalau kontra, tetapi jangan ekstrem, yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia."

Selanjutnya, Tutut mengaku, pihak keluarga tidak merasa dendam atau kecewa terhadap pihak-pihak yang kontra terhadap gelar pahlawan Soeharto.

"Bagi yang kontra, kami sekeluarga juga tidak dendam atau kecewa atau bagaimana," jelas Tutut.

"Memang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan banyak macam-macamnya. Ya mangga-mangga saja."

Saat ditanya soal jasa paling besar Soeharto, Tutut hanya menjawab diplomatis, "Yang bisa melihat kan masyarakat sendiri. Jejak presiden."

Kemudian, ia menyampaikan terima kasih kepada Prabowo yang menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, dan mengapresiasi pihak-pihak yang memberi dukungan terhadap tanda kehormatan tersebut.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden dan masyarakat Indonesia, kepada seluruh pihak yang telah mendukung," pungkasnya.

Deretan Reaksi Kontra terhadap Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

Untuk nama Soeharto, polemik dan pro-kontra melingkupi usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepadanya sejak pertama kali diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 2010 lalu.

Proses pengusulan selalu menuai pro-kontra dari sejumlah pihak.

Di satu sisi, Soeharto dianggap berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan (seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 serta swasembada pangan).

Akan tetapi, di sisi lain ada catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, korupsi, dan otoritarianisme selama Orde Baru yang dipimpinnya.

Berikut sejumlah pihak dan tokoh yang tidak setuju Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional:

1. Romo Magnis

Dikutip dari Kompas.com, Guru Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis, menegaskan, usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebaiknya ditolak.