PBNU Tegaskan Tidak Ada Pemakzulan Ketua Umum, Gus Yahya Bantah Kedekatannya dengan Israel

Ringkasan Berita:

• PBNU menegaskan tidak ada pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Gus Yahya
• Kepengurusan PBNU disepakati tetap berjalan hingga akhir masa jabatan
• Muktamar berikutnya akan digelar sekitar satu tahun lagi

TRIBUNKALTIM.CO - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons isu pemakzulan atau desakan mundur Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Isu ini sempat menghangat, bahkan Gus Yahya pun sudah menanggapi masalah tersebut.

Kini isu pemakzulan tersebut direspons Katib Aam PBNU, KH Akhmad Said Asrori.

KH Akhmad Said Asrori menegaskan bahwa tidak ada proses pemakzulan maupun desakan pengunduran diri terhadap Ketua Umum PBNU Gus Yahya.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai silaturahmi para kiai dan alim ulama di Kantor PBNU, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Baca juga: Siapa Peter Berkowitz? Akademisi Pro-Israel yang Bikin Gus Yahya Nyaris Dicopot dari PBNU

“Tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu. Semua gembleng 100 persen ini,” kata Said dalam jumpa pers.

Kepengurusan Tetap Berjalan hingga Akhir Periode

Said menuturkan, seluruh kiai dan alim ulama sepakat bahwa kepengurusan PBNU harus tetap berjalan hingga akhir masa jabatan.

Muktamar berikutnya diperkirakan akan berlangsung sekitar satu tahun lagi.

“Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang Muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Said mengajak seluruh pihak di lingkungan PBNU untuk menjaga kekhidmatan organisasi dengan memperbanyak tafakur dan mujahadah. Menurutnya, langkah tersebut penting demi kebaikan bersama, baik bagi warga NU maupun masyarakat Indonesia.

“Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Itu yang paling pokok,” tegasnya.

Baca juga: 3 Fakta Gus Yahya Didesak Mundur dari Ketua PBNU: Kronologi hingga Tolak Mengundurkan Diri

Said juga menambahkan bahwa tidak ada bentuk paksaan pengunduran diri terhadap siapa pun dalam jajaran PBNU.

“Semua pengurusan harian PBNU, mulai Rais Aam sampai Ketua Umum dan jajaran, harus berjalan sempurna sampai Muktamar yang akan datang,” ungkapnya.

Isu Pemakzulan

Diberitakan sebelumnya, isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menjadi perbincangan.

Beredar dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dalam risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyebutkan, KH Yahya Stquf atau Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya. 

"Berdasarkan musyawarah antara Rais Aam dan dua Wakil Ketua Rai Aam memutuskan KH. Yahya Cholil Staquf mundur sebagai Ketua Umum PBNU," bunyi risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU yang ditandatangani oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Jumat, 21 November 2025.

Baca juga: Klarifikasi KPK Dinilai Meredam Spekulasi Publik yang Kaitkan PBNU dengan Kasus Kuota Haji

Rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah itu berlangsung selama tiga jam dan menghasilkan sejumlah keputusan penting terkait dinamika internal organisasi. 

Salah satu sorotan utama adalah pengundangan narasumber dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionisme Internasional. 

Syuriyah menilai tindakan tersebut tidak sejalan dengan Maqashidul Qanun Asasi NU serta arah perjuangan organisasi dalam membela kemanusiaan.

Selain itu, rapat menilai pelaksanaan AKN NU tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025, khususnya terkait prosedur pemberhentian dan penggantian fungsionaris. 

Tata kelola keuangan organisasi juga menjadi perhatian serius. Syuriyah menilai sejumlah praktik perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan hukum syara’, regulasi negara, dan Anggaran Rumah Tangga NU.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Syuriyah menyerahkan keputusan final kepada Rais Aam dan dua Wakil Rais Aam. 

Musyawarah kemudian menetapkan agar KH Yahya Cholil Staquf mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU. Jika dalam tiga hari tidak ada pernyataan pengunduran diri, maka pemberhentian akan dilakukan secara resmi oleh Syuriyah.

Gus Yahya: Saya Datang demi Palestina

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, mengaku pernah bertemu Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu.

Meski begitu, Gus Yahya membantah punya kedekatan khusus dengan Israel yang menjadi salah satu poin risalah rapat harian syuriah PBNU untuk memakzulkan dirinya.

"Saya itu tahun 2018 sudah pernah pergi ke Israel. Saya bertemu Netanyahu, saya bertemu dengan Presiden Israel, saya bertemu dengan berbagai elemen di sana di dalam berbagai forum tahun 2018," ujar Gus Yahya di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11/2025).

Menurutnya, anggota NU telah mengetahui bahwa dirinya pergi ke Israel pada tahun 2018.

Hal itu juga tak menjadi masalah karena mayoritas pengurus NU memilihnya sebagai Ketua Umum pada Muktamar NU ke-34 di Bandar Lampung 2021 lalu

"Tapi, tahun 2021 muktamar cabang-cabang dan PWNU memilih saya, mereka sudah tahu saya ke Israel dan bertemu Netanyahu. Mereka memilih saya," ucapnya.

Ia menyebut, pengurus NU tetap memilih dirinya karena mereka tahu bahwa kedatangannya ke Israel demi membela Palestina.

"Kenapa? Karena mereka tahu, sampeyan (Anda) bisa melihat juga di berbagai unggahan internet."

"Apa yang saya lakukan di Yerusalem di Israel pada waktu itu, bahwa saya terang-terangan dan tegas di berbagai forum bahkan di depan Netanyahu dalam pertemuan itu, saya datang ke sini demi Palestina," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, beredar dokumen risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Hotel Aston City Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dalam risalah rapat yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyebutkan, Gus Yahya diberikan waktu tiga hari untuk melepas jabatannya.

Ada Kepentingan Politik?

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan polemik yang saat ini mengemuka di tubuh organisasi yang dipimpinnya tidak bisa langsung dikaitkan dengan kepentingan politik. 

Menurut Gus Yahya, sapaannya, hingga saat ini belum ada bukti yang jelas mengenai adanya aktor atau tujuan politik di balik dinamika tersebut.

“Unsur politis apa? Dengan analisa seperti apa? Ini semuanya tidak jelas,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam.

Dia pun menilai, setiap dinamika yang melibatkan perbedaan pandangan biasanya selalu ditarik ke ranah politik. 

Namun dalam kasus ini, Gus Yahya memastikan belum ada hal yang dapat dibuktikan secara konkret.

“Hari ini kita belum bisa lihat apa-apa,” tegasnya.

Gus Yahya menekankan bahwa persoalan yang muncul lebih didorong oleh perbedaan pendapat dan persepsi, serta beredarnya informasi yang belum diklarifikasi secara menyeluruh. 

Baca juga: KPK Usut Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Buka Peluang Panggil Ketua Umum PBNU

“Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah. Maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa fitnah merupakan bentuk ketidakadilan yang dampaknya sangat berat bagi pihak yang menjadi korban. 

Gus Yahya pun meminta seluruh pihak untuk menghentikan penyebaran rumor dan prasangka yang tidak berdasar.

“Rumor-rumor yang tidak jelas yang merupakan praduga, prasangka harus dihentikan, bukan dihembuskan atau dikultus-kultuskan,” pungkas Gus Yahya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gus Yahya Nilai Polemik di PBNU Tak Bisa Langsung Dikaitkan dengan Kepentingan Politik, Bantah Kedekatannya dengan Israel, Gus Yahya: Saya Datang demi Palestina, PBNU: Tak Ada Pemakzulan terhadap Gus Yahya