Kaltim Bisa Menggugat!

Kaltim mengalami horizontal fiscal imbalance yang akut, di mana pendapatan yang dihasilkan di daerah mengalir ke pusat, yang kemudian tidak secara proporsional kembali untuk mendanai kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. 

Dalam tulisan saya pekan kemarin, muncul pertanyaan Kalimantan Timur bisa apa dengan adanya pemangkasan anggaran pusat ke daerah?

Jawabnya, masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur harus kompak memprotes kebijakan pusat ini. 

Jangan sampai kita diam, karena apa yang dilakukan pemerintah pusat dianggap pembenaran dengan alasan kondisi ekonomi.

Kesenjangan ini tidak hanya terjadi antara Kaltim dan Jakarta, tetapi juga di dalam Kaltim sendiri, di mana daerah penghasil utama tetap menghadapi tantangan pembangunan yang berat. 

Fenomena ini memicu tuntutan untuk perlakuan khusus atau otonomi khusus (Otsus) sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan yang terus melebar, seperti yang disuarakan masyarakat Papua dan Aceh.

Tentu kita tidak berharap, masyarakat Kaltim melakukan aksi menuntut “Kemerdekaan” atau Otsus ketika ketidakadilan ini segera ditanggapi oleh Pemerintah pusat. 

Masyarakat di daerah sangat memahami kondisi ekonomi negeri ini. Namun jangan sampai mengorbankan daerah. 

Kita tunggu babak selanjutnya, apakah Menteri Keuangan yang baru akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan menguntungkan bagi daerah, termasuk Kalimantan Timur. (*)