Kaltim Bisa Menggugat!

Oleh: Sumarsono, Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim/TribunKaltim.co

TERBAYANG bagaimana bingungnya keluarga kita, ketika perencanaan bulanan sudah tersusun rapi, eh ternyata ada pemotongan gaji atau sumber pendapat lain. 

Mau tidak mau, beberapa perencanaan dibatalkan atau penghematan.

Pengeluaran rutin, seperti makan pun terpaksa akan dikurangi. 

Misal, biasanya kita makan dengan lauk lengkap. 

Baca juga: Dana Transfer Daerah Dipangkas, Kaltim Bisa Apa?

Karena ada pemotongan pendapatan bulan terpaksa cukup menu sederhana, lauk seadanya.

Nah, hal ini mungkin yang saat ini dirasakan sejumlah Kepala Daerah, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim) saat mengetahui pemangkasan dana transfer daerah 50 hingga 70 persen pada tahun anggaran 2026. 

Kaltim tentu merasa terpukul dengan kebijakan ini. 

Bayangkan saja, sebagai daerah penyumbang pendapatan dari sektor tambang dan minyak gas (migas) ratusan triliun yang kembali jauh dari harapan.

Ini tidak adil! Pemangkasan dana transfer daerah atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim membuat sejumlah Kepala Daerah gundah gulana. 

Penurunan ini dikhawatirkan bakal mengganggu sejumlah rencana yang telah disusun dalam APBD. 

Sejumlah program yang sudah disusun, bahkan sudah mulai berjalan terancam mandek. 

Jangankan bicara pembangunan infrastruktur yang selama ini didambakan masyarakat Kalimantan Timur. 

Beberapa program prioritas pun bisa jadi dijadwal ulang, karena APBD berkurang seiring dengan pemangkasan dana transfer daerah.

Masyarakat Bumi Etam menghadapi sebuah paradoks di mana kontribusi masifnya tidak sebanding dengan alokasi fiskal yang diterimanya.