Opini

Pembangunan SDM Melalui Sekolah Rakyat: Saatnya Meneguhkan Dukungan Pemda

Sekolah Rakyat yang didanai APBN ini memiliki potensi mengubah wajah pendidikan dasar di daerah terpencil dan masyarakat miskin dengan dukungan Pemda

Editor: Amalia Husnul A
DOK. HO/Aji Mirni Mawarni
SEKOLAH RAKYAT - Aji Mirni Mawarni, Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Timur. Catatan Aji Mirni Mawarni terkait program Sekolah Rakyat. (Dok HO/Aji Mirni Mawarni) 

Sayangnya, masih terdengar nada sumbang bahwa Sekolah Rakyat adalah program pusat, sehingga Pemda enggan menyediakan lahan dan memprioritaskan anggaran infrastruktur pendukungnya. 

Ketika pemda benar-benar mendukung Sekolah Rakyat, berbagai manfaat dapat diraih, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal.

Anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan layak, sehingga potensi produktivitas daerah meningkat.

Berikutnya, pengurangan angka putus sekolah dan kemiskinan antar-generasi.

Di mana pendidikan yang berkualitas berarti kesempatan kerja yang lebih baik; yang pada gilirannya memperkuat ekonomi lokal.

Karena itu, diperlukan sinergi pusat-daerah guna mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat

Agar program ini sukses, pemerintah daerah harus melakukan beberapa langkah konkret.  

Di antaranya menyediakan lahan yang layak dan strategis untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Pemda juga perlu mengalokasikan anggaran atau mendukung operasional tambahan—misalnya akses transportasi, pengembangan guru lokal dan kerja sama pemangku kepentingan regional.

Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dengan pihak pusat dan menyelaraskan data penerima manfaat agar tepat sasaran.

Juga memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk pengawasan dan keberlanjutan program, serta menyiapkan regulasi daerah yang mendukung.

Per Oktober 2025, jumlah Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di RI mencapai 166 sekolah.

Lebih dari 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan lainnya ditugaskan untuk mendidik dan membimbing 15.945 siswa.

Karena pendidikan dan pemerataan kesempatan merupakan perhatian kita bersama, saya menyerukan agar seluruh jajaran pemerintah daerah — mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota — menjadikan program Sekolah Rakyat sebagai prioritas.  

Sekolah Rakyat bukanlah sekadar proyek, melainkan mandat moral untuk memberdayakan anak-anak bangsa yang selama ini terpinggirkan.

Dengan sinergi kuat antara pusat dan daerah, kita dapat menegakkan komitmen mewujudkan pendidikan yang baik bagi semua; tanpa ada lagi anak yang tertinggal.

Baca juga: Pemkab Kutim Siapkan 5 Ha Lahan untuk Sekolah Rakyat, Target Serap 15 Ribu Calon Siswa

(*)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram

Halaman 2/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved