Satu Tahun Kepemimpinan Rudy Mas'ud - Seno Aji: Menakar “Gratispol” 

Asa bagi masyarakat Kaltim bisa merasakan layanan gratis, terutama pendidikan dan layanan kesehatan di tengah tingginya biaya hidup di daerah kaya sumber daya alam ini.

Memasuki tahun kedua, perlu ada evaluasi terhadap program Gratispol, sehingga publik benar-benar merasakan pol, bukan sekadar gimmick politik saat Pilkada.

Secara teori, program Gratispol tidak akan terkendala saat Kaltim berlimpah uang dengan APBD yang menyentuh angka fantastis, yakni Rp21 triliun.

Namun, evaluasi satu tahun menunjukkan adanya tantangan pada keberlanjutan fiskal.

Badai finansial ini terjadi ketika pendapatan transfer 2026 yang semula diestimasi Rp9,33 triliun disesuaikan menjadi Rp3,13 triliun, turun Rp6,19 triliun atau 66,39 persen.

Baca juga: Krisis BBM di Lumbung Energi

Ditambah dengan anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) yang semula Rp6,06 triliun pada 2025, tahun depan hanya Rp1,62 triliun saja.

Pemerintahan Rudy-Seno tampak sangat agresif memberikan bantuan melalui program Gratispol, namun belum terlihat strategi diversifikasi pendapatan daerah jika sewaktu-waktu dana bagi hasil (DBH) batu bara menurun. 

Memberikan pendidikan gratis adalah investasi jangka panjang, tetapi jika hanya mengandalkan "uang kaget" komoditas tanpa penguatan sektor industri mandiri, program ini berisiko menjadi beban bagi pemimpin Kaltim periode berikutnya.

Yang perlu dikritisi pula, bahwa pendidikan bukan sekadar SPP gratis.

Perlu ada sinkronisasi antara program Gratispol pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja di era IKN.

Jangan sampai Pemprov hanya mencetak deretan gelar akademis tanpa menyediakan lapangan kerja yang setara dengan kualifikasi tersebut.

Layanan kesehatan gratis  juga harus lebih menyasar hingga ke daerah pesisir, pedalaman dan perbatasan.

Memberikan layanan gratis di atas kertas tidak akan berguna jika fisik rumah sakit di kabupaten jauh tertinggal dibandingkan fasilitas di pusat kota. 

Kepemimpinan Rudy Mas’ud-Seno Aji yang populis dengan program "Gratispol" memang efektif menjaga tingkat kepuasan publik dalam jangka pendek.

Namun, secara kritis, kepemimpinan ini perlu bergeser dari sekadar menjadi "Sinterklas Anggaran" menuju penggerak transformasi ekonomi yang struktural.