Kemewahan, Kekuasaan, dan Sensitivitas Sosial

Flexing atau memamerkan gaya hidup mewah bukan lagi sekadar tentang estetika gambar. Tapi komunikasi simbolik yang menyampaikan sesuatu, kekuasaan, akses, dan posisi dalam hierarki sosial. 

Ketika konsumsi semacam itu dipublikasikan oleh figur yang mewakili rakyat, simbolnya menjadi semakin kompleks. 

Pejabat yang membagikan momen pariwisata premium mungkin berniat sekadar berbagi pengalaman pribadi atau mendukung promosi destinasi dalam negeri. 

Namun publik sering membaca lebih dari itu.  Jika mayoritas masyarakat masih bergulat dengan ketimpangan ekonomi dan fasilitas dasar, simbol kemewahan menjadi sebuah jarak yang terlihat, dan kadang dirasakan.

Peran pariwisata sebagai pendorong devisa dan pencipta lapangan kerja tidak bisa dipungkiri. 

Namun, perlunya pembacaan kritis menjadi penting ketika simbol-simbol pariwisata premium dipertontonkan secara publik oleh figur yang memiliki legitimasi publik.

Di Indonesia, destinasi-destinasi fenomenal seperti Bali, Labuan Bajo, Mandalika, dan Maratua berbagai kawasan destinansi wisata lainnya menarik kunjungan wisatawan kelas atas. 

Pariwisata premium menjadi bagian strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan devisa. Tetapi strategi ini harus selaras dengan mekanisme penyebaran manfaat ekonomi, sehingga pariwisata tidak hanya dinikmati oleh sebagian kecil pelaku usaha dan konsumen berdaya beli tinggi. 

Dalam konteks keadilan sosial, pariwisata idealnya mempromosikan inklusivitas, keadilan, dan distribusi manfaat yang lebih merata (Higgins-Desbiolles, 2006). 

Pengalaman wisata premium sebaiknya tidak hanya menjadi simbol status individual, tetapi juga representasi dari keberhasilan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Yang menjadi tantangan adalah bagaimana figur publik mengelola representasi pengalaman mewah dalam ruang publik digital. 

Baca juga: IKN Jadi Magnet Baru Pariwisata, Ini Fasilitas Unggulan yang Bisa Dinikmati Pengunjung

Sensitivitas terhadap simbol bukan sesuatu yang mudah diprediksi, tetapi menjadi nyata ketika publik membaca pesan yang lebih luas dari unggahan tersebut.

Etika digital tidak sama dengan etika privat. Unggahan oleh pejabat di media sosial tidak muncul dalam ruang kosong. Ia muncul dalam konteks sosial yang memiliki ketimpangan struktural, di mana sebagian masyarakat masih berjuang untuk menyediakan kebutuhan dasar. 

Dalam konteks demokrasi, legitimasi kekuasaan sangat bergantung pada persepsi publik. 

Ketika simbol‐simbol yang muncul terkesan jauh dari realitas mayoritas masyarakat, legitimasi itu bisa tergerus perlahan bukan karena kemewahan semata, tetapi karena simbol itu tidak selaras dengan rasa keadilan sosial.