Mari Berikan Kesempatan

Contohnya nyata diksi ‘marwah’, berdasarkan KBBI yang baku adalah ‘muruah’. Konsep abstrak tentang martabat jabatan justru direduksi menjadi objek material melalui rujukan langsung pada kendaraan mewah seharga miliaran rupiah.

Baca juga: Sosok Hijrah Masud, Adik Gubernur Kaltim Rudy Masud yang Diberhentikan dari Jabatan TGUPP

Secara forensik, ketika sebuah kata (penanda) dihubungkan dengan referen (petanda) yang tidak patut secara sosial, terjadilah distorsi legitimasi.

Pimpinan tampak gagal membaca komponen latar (setting) dan suasana (scene). Sebuah kelalaian ketika berbicara tentang fasilitas mewah justru di saat rakyat sedang berjibaku dengan fluktuasi ekonomi dan tantangan hidup.

Reduksi makna ini menciptakan jarak psikologis yang sangat dalam antara pemimpin dan rakyatnya. Bahasa tidak lagi berfungsi menyatukan, tetapi menjadi pemisah kelas sosial.

Inilah alasan mengapa ‘permohonan maaf’ pimpinan dirasa hambar. Secara sosiopragmatik, ‘maaf’ tersebut belum menyentuh akar persoalan.

Perlu upaya reposisi makna dari nilai material kembali ke nilai pengabdian yang tulus. Publik tidak hanya menanti kata ‘maaf’, tetapi menanti kembalinya diksi dan realitas yang membumi.

Fakta Kakofoni Birokrasi

Setelah permintaan maaf Gubernur, dua hari ini publik kembali dipertontonkan munculnya kakofoni wacana (ketidakteraturan bunyi) di internal pemerintahan daerah.

Publik menangkap adanya ketidaksinkronan bahasa antara klarifikasi Gubernur, Plt. Biro Umum, hingga Sekretaris Daerah (Sekda) dalam menanggapi polemik kursi pijat. Ini bukti disinkronisasi wacana dengan level berbahaya dalam manajemen krisis.

Secara linguistik, fenomena ini merupakan bukti autentik bahwa belum adanya ‘kesamaan nada’ dalam orkestra kepemimpinan daerah. Tiap pejabat mengeluarkan narasi yang berbeda untuk satu objek masalah yang sama.

Publik tidak melihatnya sebagai klarifikasi yang jujur, tetapi sebagai upaya defensif yang panik dan saling tumpang tindih. Sampai ada yang menulis komentar di media sosial, “Baca dulu pengumuman di grup WA sebelum berkomentar ke media”.

Ketidaksamaan bahasa ini menunjukkan belum adanya Arsitektur Narasi Tunggal di lingkungan Pemprov. Tanpa kendali narasi yang otoritatif dan selaras, setiap upaya penjelasan justru akan melahirkan kontradiksi baru.

Hal ini akan memperpanjang kegaduhan politik di ruang publik. Lebih parahnya, ini semakin melemahkan wibawa pimpinan dan institusi pemerintahan di mata rakyat.

Mens Rea vs Ketidakpekaan Bahasa

Pertanyaan mendasar muncul: apakah ada niat jahat di balik setiap ucapan kontroversial tersebut?