TOPIK
Pemangkasan Dana Transfer Daerah
-
Sejumlah kepala daerah di Kaltim menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai merugikan masyarakat dan mengancam program prioritas
-
DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) menilai daerah berada dalam posisi sulit jika benar terjadi pemangkasan anggaran transfer daerah hingga 50 persen.
-
Pusat pangkas dana transfer ke Daerah (TKD). Langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk program Gratispol pendidikan dan kesehatan
-
Berikut daftar 3 proyek jalan yang menjadi konektivitas Kaltim yang disebut Pemprov tetap jalan meski ada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD)
-
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Paser masih menunggu kepastian perihal dana Transfer ke Daerah atau TKD dari Pemerintah Pusat.
-
Paser hingga kini belum menerima informasi adanya pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat
-
Muhaimin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer
-
Transfer ke daerah dipangkas, Ekonom sebut 2 langkah realistis Pemerintah Provinsi Kaltim yang harus dilakukan. Tapi jangan ganggu hajat publik
-
Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menunggu kepastian angka pemangkasan dana transfer pusat ke daerah (TKD)
-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan program prioritas pemerintah menghadapi tantangan tahun 2026
-
Pemangkasan dana transfer pusat membuat Kaltim harus memaksimalkan PAD, DPRD dorong OPD garap sektor pajak dan potensi daerah
-
Kebijakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) menuai keprihatinan dari berbagai pihak.
-
Bupati PPU Mudyat Noor menyatakan bahwa pemangkasan ini merupakan tantangan besar
-
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, dari Rp3 triliun yang seharusnya diterima, daerah hanya mendapatkan Rp1,5 triliun
-
Wakil Walikota Balikpapan,Kalimantan Timur Bagus Susetyo menghadiri rapat paripurna lanjutan untuk membahas rancangan peraturan daerah APBD P
-
Pemerintah pusat mengumumkan pemangkasan karena melakukan efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) termasuk Dana Bagi Hasil.
-
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan defisit anggaran tersebut masih menjadi pembahasan internal
-
Kabarnya dana transfer pusat ke Kalimantan Timur (Kaltim) dipangkas 50 persen. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud khawatir gaji ASN tak terbayar
-
Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD), termasuk ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), hingga 50 persen.
