Awal Mula Kenaikan PBB di Balikpapan yang Berujung Demo Massa Tuntut Pembatalan, Peran DPRD Disorot

"Untuk perusahaan besar, saya pikir tidak mungkin terlalu berefek langsung terhadap keuangan mereka.

Tapi kalau masyarakat kan ini langsung terasa, apalagi kalau naik," kata Alwi. 

Pemkot Berdalih sudah Dibahas bersama DPRD

Kamis (21/08/2025) Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa penyesuaian tarif PBB ini sudah melalui pembahasan bersama DPRD Balikpapan.

Ia memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat.

“Kami tidak mungkin berjalan sendiri. Semua kebijakan, termasuk penyesuaian tarif pajak, selalu sepengetahuan DPRD sebagai perwakilan rakyat,” ujarnya.

Wawali Balikpapan Bagus menjelaskan, kenaikan PBB tidak berlaku secara menyeluruh, melainkan hanya pada wilayah dengan perubahan NJOP signifikan.

Ia juga menekankan bahwa hasil dari pajak tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan.

“Semua yang kami lakukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat keuangan daerah agar proyek strategis seperti sekolah, jalan, air bersih, dan penanganan banjir tetap berjalan,” sebutnya.

Baca juga: Demo Aliansi Balikpapan Melawan Bawa 5 Tuntutan, Diantaranya Membatalkan Kenaikan PBB

(Tribunkaltim.co/Mohammad Zein Rahmatullah/Ary Nindita Intan RS)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram