POPULER KALTIM: Korupsi Tambang di Kaltim, Pemangkasan DBH Balikpapan, Polemik Tak Punya Akta Lahir

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Simak informasi seputar berita populer di Kaltim, Selasa (16/9/2025).

Mulai dari korupsi tambang di Kaltim yang masih jadi momok bagi penegak hukum.

Kajati Kaltim menegaskan memberi atensi khusus terhadap kasus korupsi di sektor pertambangan di Kalimantan Timur. 

Selain itu, perkara pemangkasan DBH Balikpapan juga masih jadi sorotan publik.

DPRD Balikpapan dan pemerintah kota masih melakukan upaya mengantisipasi dampak pemangkasan DBH tersebut.

Terakhir, soal 5 daerah yang tak punya akta kelahiran terbanyak di Kaltim.

Baca juga: POPULER KALTIM: Isu Penduduk Kawin tak Punya Buku Nikah, Sampah Makanan di Paser, Prakiraan Cuaca

Korupsi Tambang di Kaltim

Isu pertambangan Kaltim kembali menjadi sorotan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kajati Kaltim), Supardi, menegaskan bahwa pihaknya konsisten memberi perhatian serius terhadap persoalan di sektor strategis ini. 

Ia menyebut pengawasan dan penindakan korupsi tambang merupakan bagian dari komitmen lembaga yang dipimpinnya sejak dirinya resmi menjabat pada Juli 2025.

Supardi menekankan bahwa Kejati Kaltim tak bekerja sendiri. Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga lembaga hukum lain terus dijalin, termasuk dalam mengawal kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan (IUP) periode 2013–2018 yang kini tengah ditangani KPK.

“Tentu kami atensi juga (persoalan tambang). Tapi kita terus berkoordinasi, dengan KPK salah satunya yang sekarang juga tengah mengusut perkara tambang di periode lalu juga kan,” ungkap mantan Direktur Penyidikan KPK ini.

Dalam penanganan kasus sektor pertambangan di Kaltim, Supardi juga melihat lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK.

Baca juga: Usai Menahan Dayang Donna Faroek, KPK Panggil Pengusaha Tjandra Limanjaya, Saksi Kasus IUP

Koordinasi diperlukan untuk menentukan apa yang akan menjadi atensi para pihak terkait, temasuk di Kejati Kaltim.

Upaya ini sekaligus menegaskan keseriusan Kajati Kaltim, Supardi yang sejak awal bertugas di Kaltim mulai bulan Juli 2025 lalu, terkait komitmennya menindaklanjuti dugaan korupsi di sektor pertambangan batu bara yang berpotensi merugikan keuangan serta perekonomian negara dan daerah.

“Tentunya kami ingin pendekatan menyeluruh. Penanganan perkara tetap menjadi fokus karena itu bidang saya. Tapi saya juga ingin mendorong ekonomi daerah,” kata Supardi.

Selain itu juga, beberapa kasus rasuah di sektor pertambangan juga tengah berproses di Kejati Kaltim, satu diantaranya sudah bergulir di meja hijau Pengadilan Tipikor Samarinda.