3 Proyek Infrastruktur yang Diajukan Pemkab PPU ke Pemerintah Pusat Belum Ada Kepastian

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Sejumlah usulan proyek infrastruktur dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kembali diajukan ke pemerintah pusat.

Dalam pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, pada Selasa (7/10/2025) di Jakarta, Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan permintaan percepatan tiga proyek strategis daerah.

Namun, hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai komitmen realisasi proyek tersebut.

Baca juga: 125 Kepala Sekolah Negeri di Penajam Paser Utara Mulai Rekam Tanda Tangan Elektronik

Proyek yang diajukan mencakup pembangunan Bendung Gerak Talake, Bendung Lawe-Lawe, dan Jembatan Riko–Buluminung.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten PPU juga kembali mengusulkan proyek jalan ketahanan pangan yang disebut sebelumnya sempat tertahan di tingkat kementerian.

Tidak Ada Konfirmasi Jadwal atau Anggaran

Bupati Mudyat mengklaim telah menerima tanggapan positif dari pihak kementerian.

"Alhamdulillah, kita telah direspons positif untuk beberapa program besar. Kini sudah kita coba buka kembali dan mendapat respons baik dari pihak kementerian,” ungkapnya.

Namun, tidak terdapat pernyataan resmi dari Kementerian PUPR, yang menjelaskan bentuk konkret dari respons tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada rilis resmi, dokumen MoU, surat keputusan, atau nota kesepahaman yang menunjukkan bahwa, proyek-proyek tersebut akan masuk dalam program prioritas nasional, atau rencana kerja kementerian tahun anggaran 2026.

Sementara itu, proyek-proyek yang diajukan termasuk dalam kategori pekerjaan berskala besar, dan berdampak langsung terhadap tata ruang wilayah dan anggaran.

Pemerintah Kabupaten PPU juga belum menyampaikan dokumen analisis kelayakan (feasibility study), analisis dampak lingkungan (AMDAL), atau studi teknis lainnya kepada publik.

Pertemuan Bersifat Lobi, Belum Masuk Tahap Teknis

Pertemuan antara Bupati PPU dan Menteri PUPR turut dihadiri oleh anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur, Budi Satrio Djiwandono.

Keterlibatan anggota legislatif dalam mengawal usulan pembangunan daerah, adalah bagian dari fungsi representasi.

Belum diketahui pasti apakah dukungan tersebut telah dituangkan dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPR (Pokir), atau masuk ke dalam program aspirasi yang memiliki dasar hukum dan alokasi anggaran.

"Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapat dukungan dari Mas Budi Satrio. Beliau adalah wakil rakyat yang punya kepedulian besar terhadap kemajuan Kalimantan Timur, khususnya daerah pemilihannya. Ini langkah tepat untuk terus bersinergi memajukan PPU," jelas Mudyat.

Seperti diketahui, bahwa dalam sistem pemerintahan dan penganggaran nasional, usulan proyek infrastruktur lintas sektor memerlukan proses panjang.

Mulai dari perencanaan di musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), sinkronisasi dengan Bappenas, verifikasi teknis oleh Kementerian PUPR, hingga persetujuan anggaran oleh Kementerian Keuangan dan DPR.

"Apa yang kita ajukan hampir semuanya, insyaallah akan dilaksanakan dan diupayakan secepatnya oleh Pak Menteri. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar, termasuk pembangunan Jembatan Riko, Bendung Gerak Talake, dan Bendung Lawe-Lawe,” pungkasnya. (*)